Urgensi Pengesahan RUU KKS Menurut Akademisi dan DPR

Di tengah lonjakan ancaman siber yang semakin mengkhawatirkan, pengesahan Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) di Indonesia jadi topik yang sangat krusial. Menurut ahli, pengesahan ini bukan hanya penting, melainkan mendesak agar negara dapat lebih siap menghadapi berbagai serangan siber yang sangat mungkin terjadi.

Sri Yunanto, seorang dosen Kajian Terorisme di Universitas Indonesia, memaparkan urgensi undang-undang ini dalam seminar yang digelar baru-baru ini. Dalam pandangannya, serangan siber global yang terjadi dapat dilihat sebagai ‘bom waktu’ yang siap meledak kapan saja.

Objek vital seperti sektor perbankan, fintech, e-commerce, dan fasilitas kesehatan menjadi target utama dari serangan siber. Menurut Yunanto, hal ini dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi keamanan nasional dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Dampak Serangan Siber Terhadap Ekonomi dan Keamanan Nasional

Dari data yang diperoleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kerugian akibat serangan siber di Indonesia mencapai angka fantastis, yaitu Rp500 triliun per tahun. Angka ini cukup mencengangkan mengingat semakin banyaknya serangan yang menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI), yang menggandakan intensitas serangan.

Kemudian, ada juga masalah serius seperti serangan ransomware dan pencurian data yang menyebabkan kerugian mencapai Rp8,2 triliun per tahun. Situasi ini sangat mencemaskan dan membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan.

Dalam konteks ini, Yunanto berharap agar RUU KKS dapat segera disahkan. Ini menjadi langkah signifikan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih kokoh bagi keamanan data pribadi serta transaksi digital.

Pentingnya Kesadaran dan Kesiapan Dalam Menghadapi Ancaman Siber

Direktur Eksekutif Catalyst Policy-Works, Wahyudi Djafar, mencatat bahwa selama tahun 2026 saja, terdapat 50 juta serangan siber yang mencoreng wajah keamanan digital Indonesia. Data ini sangat mengkhawatirkan, terutama ketika fakta menunjukkan masih banyak organisasi yang belum siap menghadapi serangan tersebut.

Satu laporan menunjukkan bahwa hanya 12 persen organisasi di Indonesia yang siap secara matang menghadapi ancaman siber. Ini mencerminkan rendahnya kesadaran dan kesiapan dalam mengambil langkah pencegahan yang diperlukan.

Wahyudi juga menggarisbawahi bahwa ego sektoral di antara lembaga dan instansi terkait turut menyulitkan proses pengesahan RUU KKS. Ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat setiap lembaga sudah merasa kuat dengan undang-undangnya masing-masing.

Kompleksitas Proses Pengesahan RUU KKS di Indonesia

Adanya ketidakharmonisan antara berbagai peraturan saat ini juga menjadi sorotan utama, dengan fungsi dan kewenangan yang kurang jelas. Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P, Junico Siahaan, juga menegaskan pentingnya RUU KKS untuk dituntaskan, menyoroti bahwa penanganan krisis siber butuh kerangka kerja yang lebih jelas.

Saat ini, Indonesia sudah memiliki beberapa regulasi terkait seperti UU ITE dan UU PDP, namun regulasi tersebut masih bersifat parsial. Junico mengungkapkan bahwa semua instrumen hukum ini tidak terintegrasi secara utuh, yang membuat pelaksanaan di lapangan menjadi sulit.

Meski demikian, Junico menargetkan RUU KKS dapat diselesaikan dalam dua kali masa sidang. Proses ini sudah berjalan, dengan tim dari DPR mulai melakukan diskusi dan menyerap masukan dari berbagai pihak.

Dengan adanya dorongan dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan pengesahan RUU KKS berjalan lancar. Keberhasilan dalam menciptakan infrastruktur keamanan siber yang lebih baik akan membawa dampak positif bagi Indonesia.

Oleh karena itu, penting untuk segera menata kembali regulasi dan memperkokoh kerjasama antar lembaga. Dengan begitu, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan penyerangan siber di masa depan.

Dalam keadaan global yang terus berubah, penanganan ancaman siber membutuhkan perhatian yang lebih serius. Jika tidak, Indonesia mungkin akan terus berada dalam ancaman yang berpotensi merusak integritas dan kedaulatan negara.