Eks Kasat Narkoba Dipecat Terkait Kasus Narkoba di Kutai Barat

Mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat, AKP Deky Jonathan Sasiang, baru-baru ini resmi dipecat dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus narkoba. Keputusan tersebut diambil setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berlangsung di Polda Kalimantan Timur pada tanggal 18 Mei.

Pihak yang berwenang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada Deky bukan hanya pemecatan, tetapi juga kewajiban untuk menyampaikan permohonan maaf di hadapan sidang. Selain itu, dia juga menjalani penempatan khusus selama 26 hari mengikuti proses hukum yang ada.

“Beberapa sanksi telah dijatuhkan kepada terperiksa, termasuk permintaan maaf secara langsung. Tindakan berat sepertinya merupakan langkah penting dalam menjaga integritas Polri,” ungkap Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Yulianto.

Setelah pelaksanaan sidang etik, Deky dibawa oleh personel dari Divisi Pengamanan Internal Mabes Polri ke Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kejadian ini menandakan keseriusan Polri dalam menegakkan disiplin di dalam institusi mereka.

Yulianto menambahkan bahwa pihak Polda Kaltim berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Penegakan disiplin ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa Polri bisa tetap profesional, modern, dan terpercaya.

Sebelumnya, Deky terlibat dalam jaringan narkoba di wilayah Kutai Barat, yang berhubungan dengan seorang bandar narkoba bernama Ishak. Penangkapannya menunjukkan betapa dalamnya jaringan narkoba bisa meresap hingga ke dalam institusi penegak hukum.

Rincian Penangkapan dan Keterlibatan Deky dalam Kasus Narkoba

Dalam pengembangan kasus ini, Deky ditangkap setelah diduga berkolaborasi dengan beberapa individu lain dalam menjalankan aktivitas ilegal. Di sisi lain, polisi juga menangkap beberapa orang lain yang terlibat, termasuk Mery Christine Kiling, yang berperan sebagai bendahara dalam jaringan narkoba tersebut.

Mery ditangkap bersamaan dengan Marselus Vernandus yang bertindak sebagai penghubung antara Deky dan Mery. Tindakan mereka menunjukkan betapa kompleksnya jaringan yang ada dan bagaimana pejabat publik bisa terlibat dalam kegiatan ilegal.

Dari hasil interogasi, terungkap bahwa sekitar Desember 2025, Deky menghubungi Marselus untuk mendapatkan koneksi ke Ishak. Tujuannya adalah untuk menangkap seseorang agar bisa menciptakan laporan positif bagi kepolisian, yang jelas merupakan pelanggaran etik yang serius.

“Deky ingin menangkap seseorang agar bisa dijadikan bahan rilis tahunan,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso. Ini menunjukkan bahwa motivasi di balik tindakan Deky bukan sekadar uang, tetapi juga untuk mempertahankan citra dirinya di media.”

Melalui interogasi juga ditemukan bahwa Mery yang juga merupakan calon istri Ishak telah mengakui keterlibatannya dalam membantu jaringan ini. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa kegiatan ilegal ini telah menginfiltrasi berbagai lapisan masyarakat.

Peran Mery dalam Operasi Bisnis Narkoba

Mery tak hanya bertindak sebagai bendahara tetapi juga terlibat langsung dalam pengemasan paket narkoba. Ia bertanggung jawab atas transaksi keuangan yang berputar di dalam jaringan ini, termasuk mengoperasikan loket jual beli narkoba yang terlihat legal.

Loket yang berfungsi sebagai tempat transaksi sebenarnya merupakan kedok untuk usaha ilegal yang dilakukan oleh Ishak. Mery bahkan mengaku melakukan pengemasan paket sabu dengan harga antara Rp300-500 ribu per paket, yang menunjukkan skala operasi yang cukup besar.

“Loket ini disewa oleh Ishak dengan alasan membuka koperasi simpan pinjam, tetapi digunakan untuk jual beli narkoba tanpa sepengetahuan pemilik loket,” ungkap Eko. Fakta tersebut semakin memperkuat adanya jaringan yang sangat terorganisir dalam bisnis narkoba di wilayah tersebut.

Mery juga membeberkan fakta mengenai aliran dana yang diberikan kepada Deky untuk memastikan keamanan operasi narkoba. Melalui hasil penyelidikan, muncul beberapa transaksi uang tunai yang secara konsisten mengalir ke Deky, untuk menjamin bahwa bisnis tersebut tidak akan terganggu oleh pihak berwenang.

Rincian uang tunai yang diberikan kepada Deky sangat mencolok, mulai dari Rp5 juta untuk pemantauan bisnis hingga Rp50 juta yang diberikan sebagai uang sertijab. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi telah meresap jauh ke dalam sistem penegakan hukum, yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.

Dampak dan Tindakan Selanjutnya dari Penegakan Hukum

Keputusan pemecatan Deky juga menunjukkan komitmen institusi Polri dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi di kalangan anggotanya. Langkah ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Pihak berwenang berjanji akan terus melakukan penegakan disiplin dan kode etik di seluruh lembaga. Penegakan hukum tidak hanya penting untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Dalam kasus ini, bagian dari proses hukum akan berlanjut, dengan kemungkinan adanya penuntutan lebih lanjut terhadap Deky dan rekan-rekannya. Hal ini diharapkan dapat memberikan pesan tegas bahwa tindakan kriminal akan mendapat konsekuensi yang serius.

Kasus yang terungkap ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi institusi penegak hukum untuk lebih ketat dalam mengawasi anggota mereka. Masyarakat juga diharapkan menjadi lebih waspada terhadap kemungkinan adanya praktik ilegal di dalam lembaga yang seharusnya melindungi mereka.

Akhir kata, kejadian ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penegakan hukum masih sangat besar, dan kerja sama antara semua elemen masyarakat serta institusi penegak hukum sangat dibutuhkan agar bisa mewujudkan cita-cita hukum yang adil dan berintegritas.