Calon Deputi Gubernur BI Anwar Bashori: Kelayakan Rupiah Digital Belum Mendesak

Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), M. Anwar Bashori, menyatakan bahwa implementasi rupiah digital terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) belum menjadi prioritas utama di Indonesia. Menurutnya, faktor keberagaman pemanfaatan mata uang rupiah di tanah air menjadi salah satu alasan mengapa pembentukan rupiah digital saat ini tidak dianggap mendesak.

Anwar menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keragaman yang luar biasa dalam hal penggunaan uang tunai, yang membuat edukasi dan pemahaman masyarakat di berbagai pulau menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem keuangan masih perlu bimbingan, terutama dalam memahami penggunaan uang non-tunai.

“Urgen tidaknya CBDC untuk saat ini perlu dipertimbangkan kembali, mengingat heterogenitas masyarakat dan infrastruktur yang berbeda-beda di setiap daerah,” kata Anwar saat mengikuti sesi fit and proper test di DPR. Ia mencatat, permasalahan yang ada saat ini masih seputar aksesibilitas dan pemahaman terhadap sistem keuangan yang lebih luas.

Keberagaman Penggunaan Uang Tunai di Indonesia

Di Indonesia, variasi dalam pemanfaatan mata uang tidak hanya menjadi isu, tetapi juga tantangan dalam manajemen keuangan. Anwar mengungkapkan bahwa setiap tahun pihak BI harus mengganti uang lusuh dengan yang baru di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa kondisi uang tunai di dalam masyarakat tidak merata.

“Sekitar 90% dari kegiatan kami adalah mengganti uang lusuh demi menjaga kelayakan edar uang di masyarakat,” ujarnya. Dia menekankan bahwa distribusi uang tunai yang layak edar harus diperhatikan agar masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap uang yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam konteks ini, digitalisasi sistem pembayaran menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan dengan seksama. Infrastruktur antara pulau-pulau di Indonesia masih tidak merata, sehingga penerapan rupiah digital secara serentak di seluruh wilayah menjadi kompleks. Memastikan semua daerah memiliki akses yang memadai adalah suatu keharusan.

Proyek Garuda: Langkah Menuju Rupiah Digital

Proyek pembentukan rupiah digital, yang dikenal dengan nama Proyek Garuda, telah dimulai dan menunjukkan perkembangan yang bertahap. M. Anwar Bashori menjelaskan bahwa proses ini belum mencapai kemajuan yang signifikan sejak dimulainya inisiatif pada tahun 2025.

Berdasarkan informasi dari BI, pengembangan rupiah digital telah melalui beberapa tahap awal seperti peninjauan konsep dan consultative paper. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan rupiah digital bukanlah proses instan, melainkan memerlukan waktu dan riset yang mendalam.

Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI, mengatakan bahwa PoC atau proof of concept dari rupiah digital telah berhasil diselesaikan. Ini merupakan langkah awal dalam memahami kesiapan teknologi untuk mendukung pengembangan lebih lanjut.

Tahapan Pengujian dan Evaluasi Teknologi Rupiah Digital

Pada tahun 2025, Bank Indonesia berencana untuk melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap rupiah digital. Setiap aspek dari keamanan transaksi hingga interoperabilitas dengan sistem pembayaran yang sudah ada menjadi fokus utama dalam tahap ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat memberikan layanan yang efisien dan aman.

Ramdan menekankan pentingnya investigasi teknologi dan evaluasi dalam setiap langkah pengujian. Hal ini tidak hanya mendukung pengayaan ide, tetapi juga mengeksplorasi inovasi yang dapat diintegrasikan ke dalam model bisnis rupiah digital di masa depan.

Pengujian akan memanfaatkan platform teknologi yang berbasis distributed ledger technology (DLT), serta mengadaptasi dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam perancangan sebelumnya. Keseluruhan proses ini penting untuk memastikan kesiapan dan keberlangsungan proyek dalam jangka panjang.

Pertimbangan untuk Masa Depan Rupiah Digital

Seiring dengan berjalannya waktu, Anwar Bashori menegaskan bahwa perlu adanya evaluasi lebih lanjut mengenai urgensi penerapan rupiah digital. Keberagaman serta disparitas dalam penerapan teknologi keuangan di Indonesia hendaknya menjadi bahan pemikiran bagi para pemimpin dalam membuat kebijakan yang tepat.

Selain itu, pemahaman publik mengenai digitalisasi dan penggunaan uang non-tunai perlu ditingkatkan. Edukasi mengenai sistem keuangan harus merata di setiap daerah agar masyarakat dapat menerima dan menggunakan rupiah digital dengan percaya diri.

Dalam proses ini, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta, akan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan dan penerapan rupiah digital yang lebih merata di seluruh Indonesia.