Wamendagri Tekankan 26 Pemda Papua Untuk Pencairan Otsus Tahap II

Wakil Menteri Dalam Negeri berharap agar pemangku kepentingan di Papua dapat meningkatkan komitmen dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahap II 2026. Hingga awal september 2026, banyak daerah yang belum melengkapi administrasi, sehingga penyaluran dana bisa tertunda.

Dalam keterangan tertulisnya, Ribka Haluk menegaskan bahwa pemerintah pusat siap untuk memberikan dukungan. Namun, kecepatan serta kelengkapan administrasi berada di tangan pemerintah daerah masing-masing.

Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa syarat untuk penyaluran Dana Otsus Tahap II telah dipermudah. Pemerintah daerah tidak perlu mempertanggungjawabkan 100 persen dari penggunaan anggaran pada Tahap I, cukup 50 persen disertai laporan kinerja yang sesuai.

Persyaratan Administrasi untuk Dana Otonomi Khusus

Setiap laporan yang diajukan oleh pemerintah daerah harus mencakup berbagai aspek penting. Termasuk di dalamnya adalah capaian keluaran dan laporan penggunaan SiLPA serta Dana Tambahan Infrastruktur dari tahun anggaran sebelumnya.

Ribka menekankan bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak akan menjadi sulit jika program kegiatan dijalankan secara fokus. Minimal, kami memerlukan 50 persen pertanggungjawaban agar proses penyaluran dana dapat berlangsung dengan baik.

Rincian mengenai 26 daerah yang belum memenuhi syarat ini mencakup provinsi dan kabupaten/kota dari enam wilayah di Papua. Ribka mendesak mereka untuk segera mengambil langkah proaktif dalam penyelesaian dokumen yang diperlukan.

Pentingnya Kecepatan dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana

Kecepatan dalam pengurusan berkas adalah hal yang krusial agar manfaat Dana Otonomi Khusus dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Ribka meminta para kepala daerah untuk berkolaborasi dengan staf teknis dalam proses ini.

“Dana ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu penting untuk mempercepat proses penyaluran,” imbuhnya. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat bisa segera terpenuhi tanpa hambatan administrasi yang berlebihan.

Ribka juga menyebutkan perlunya transparansi dan penggunaan data yang akurat mengenai Orang Asli Papua. Agar pengelolaan Dana Otsus berjalan dengan baik, semua pihak harus berpegang pada prinsip-prinsip yang jelas dan terukur.

Prinsip Pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang Efektif

Penerapan prinsip 5T, yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat uang, tepat pertanggungjawaban, dan berorientasi hasil, menjadi pedoman dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Ini merupakan komitmen yang diharapkan bisa mengedukasi semua pihak dalam bertindak lebih baik.

Setelah 25 tahun perjalanan Otonomi Khusus, pembenahan tata kelola menjadi agenda bersama. Ribka mengingatkan bahwa semua pihak harus saling mendukung dan tidak saling menyalahkan dalam mencapai tujuan tersebut.

Dia juga mengingatkan agar informasi mengenai penggunaan Dana Otonomi Khusus disampaikan kepada publik. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.