Tim Dukcapil Menerbitkan 3055 Dokumen Kependudukan Setelah Gempa di NTT

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri di Indonesia mencatat 3.055 dokumen kependudukan untuk warga yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil diterbitkan ulang per Selasa, 25 Agustus. Angka ini kemungkinan akan terus meningkat karena pelayanan di lapangan masih berlangsung.

Gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo mengakibatkan lebih dari seratus orang kehilangan nyawa, dengan 1.603 orang mengalami luka-luka, dan lebih dari 180 ribu warga terpaksa mengungsi. Bencana ini memicu perhatian dan respons cepat dari berbagai pihak untuk membantu para korban.

Pemerintah, melalui Ditjen Dukcapil, telah membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT yang akan langsung turun ke tujuh kabupaten mulai 24 Agustus, di antaranya Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang terkena dampak mendapatkan dukungan yang segera.

Langkah Cepat untuk Pemulihan Dokumen Kependudukan Warga

Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi sangat penting. Tanpa dokumen yang valid, warga pengungsi dapat kehilangan akses terhadap hak-hak dasar mereka.

Dokumen seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak akibat bencana. Keberadaan berkas ini sangat penting sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan logistik, layanan kesehatan, dan rehabilitasi pemukiman.

Pemerintah telah menciptakan solusi berupa langkah jemput bola, guna mengatasi berbagai tantangan di lapangan. Di beberapa daerah, layanan Dukcapil terhambat, sehingga membawa peralatan portabel dan jaringan internet satelit menjadi pilihan yang efektif.

Pelayanan Jemput Bola di Tengah Bencana

Kondisi di lapangan membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif. Dukcapil menghadapi tantangan seperti ruang server yang ambruk dan perangkat penting yang rusak berat.

Tim lapangan mengunjungi posko-posko pengungsian untuk melakukan pengambilan data dan penerbitan dokumen secara langsung. Ini menghemat waktu dan mempermudah akses bagi masyarakat yang tidak bisa pergi jauh untuk mendapatkan layanan.

Dokumen yang diterbitkan pada hari itu dapat segera digunakan untuk berbagai keperluan mendesak, termasuk pengambilan bantuan, pendaftaran layanan kesehatan, dan rehabilitasi rumah. Setiap langkah diambil dengan mempertimbangkan situasi dan kebutuhan mendesak di lokasi bencana.

Jaminan Ketersediaan Layanan untuk Masa Depan

Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, menambahkan bahwa selain penerbitan dokumen, pihaknya juga menyerahkan hibah peralatan kepada Dinas Dukcapil lokal. Hal ini dilakukan untuk memastikan operasional Dinas Dukcapil tetap berjalan meskipun di tengah perubahan situasi.

Langkah ini diharapkan bisa mendukung kelanjutan pemulihan dokumen yang sangat diperlukan selama masa tanggap darurat. Masyarakat dapat merasa tenang karena Dinas Dukcapil akan tetap beroperasi meski tim pusat menyelesaikan masa tugas mereka.

Tim teknis juga melakukan program pendaftaran Perlinsos di lokasi yang sering kali diabaikan. Mereka berkonsentrasi pada desa-desa yang jarang mendapatkan perhatian untuk memastikan semua warga mendapatkan akses yang sama.