Komisioner Ombudsman Periode 2021-2026 yang Banyak Dikeluhkan

Majelis etik Ombudsman Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa Komisioner Ombudsman untuk periode 2021-2026 merupakan yang paling bermasalah dalam sejarah lembaga ini. Penilaian tersebut diambil setelah munculnya kasus hukum yang melibatkan dua anggota, Hery Susanto dan Yeka Hendra Fatika, yang kini terjerat di Kejaksaan Agung.

Ketua majelis etik Ombudsman, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa kondisi ini memerlukan evaluasi yang mendalam. Dengan adanya masalah yang menonjol, lembaga ini harus melakukan introspeksi dan perbaikan untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam sebuah konferensi pers, Jimly mengungkapkan bahwa permasalahan ini berasal dari berbagai aspek internal yang kurang memadai. Hal ini mencakup ketidakkompakan antar anggota dan dominasi individu dalam pengambilan keputusan yang melanggar prinsip-prinsip etika lembaga.

Evaluasi Sistematik oleh Ombudsman untuk Memperbaiki Kinerja

Jimly menekankan pentingnya evaluasi sistematik terhadap kinerja lembaga Ombudsman. Dia menyebutkan bahwa evaluasi ini diperlukan untuk memahami kinerja buruk yang kerap terjadi pada periode sebelumnya. Berbagai masukan dari mantan pegawai dan asisten juga menunjukkan adanya ketidakharmonisan.

Keberadaan individu yang mendominasi dalam pengambilan keputusan turut menjadi masalah. Hal ini mengakibatkan keputusan yang tidak mencerminkan suara kolektif lembaga serta mengabaikan kode etik yang seharusnya dijunjung tinggi.

Ombudsman harus berkomitmen untuk memperbaiki suasana kerja yang kondusif. Penegakan disiplin profesional harus dilakukan agar setiap anggota bisa berkontribusi secara maksimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Perbaikan ini tidak hanya penting untuk tata kelola internal, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga. Dengan transparansi dan akuntabilitas, Ombudsman dapat meraih kembali legitimasi sebagai lembaga pengawas yang kredibel.

Periode saat ini, yang dipimpin oleh Mokhammad Najih serta wakilnya, Bobby Hamzar Rafinus, menghadapi tantangan besar. Mereka harus mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik agar tidak terjerumus dalam masalah yang sama.

Kasus Hukum Menimpa Anggota Ombudsman

Kasus hukum yang menimpa Hery Susanto dan Yeka Hendra Fatika menjadi pijakan penting dalam evaluasi ini. Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Kasus ini berpotensi merugikan negara dan mencoreng citra lembaga.

Berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Agung, Hery dianggap telah menerbitkan surat yang mengoreksi besaran Pendapatan Negara Bukan Pajak yang seharusnya dibayarkan oleh PT Toshida Indonesia. Tindakannya ini dipandang sebagai bentuk manipulasi yang menguntungkan perusahaan tersebut.

Sementara itu, Yeka Hendra Fatika juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Kasus ini menunjukkan seberapa besar dampak negatif dari ketidaktaatan terhadap kode etik dan integritas lembaga.

Penahanan kedua anggota ini adalah simbol penting dari penegakan hukum yang harus dilakukan. Kedisiplinan dan keterbukaan dalam lembaga seperti Ombudsman sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Ke depan, Ombudsman perlu membangun mekanisme internal yang lebih kuat agar kasus serupa tidak terulang. Pendidikan dan peningkatan kapasitas anggota dalam memahami kode etik harus menjadi fokus utama.

Rekomendasi untuk Pembenahan Lembaga Ombudsman

Rekomendasi untuk pembenahan Ombudsman sangatlah penting, termasuk perbaikan pada sistem dan proses pengambilan keputusan. Salah satunya mungkin dengan memperbaharui aturan internal yang menjamin partisipasi setiap anggota.

Penataan kembali kepemimpinan di dalam lembaga juga menjadi pilihan terbaik. Strukturnya harus mendukung terciptanya kolaborasi dan komunikasi efektif antara seluruh anggota agar lebih produktif.

Sosialisasi mengenai kode etik dalam lembaga harus digalakkan. Dengan memahami etika dan norma yang berlaku, setiap anggota diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan integritas tinggi.

Penting juga untuk melibatkan lebih banyak pihak eksternal dalam evaluasi kinerja. Hal ini bisa membantu Ombudsman untuk lebih objektif dalam menilai sisi-sisi yang perlu diperbaiki di dalam dirinya.

Ombudsman perlu menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk berubah dan beradaptasi dengan tuntutan zaman serta harapan masyarakat. Transparansi dalam pelaporan dan komunikasi dengan publik adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan.