Soroti Etika dan Integritas Dalam Regenerasi Humas oleh PERHUMAS

Di era digital yang sarat dengan arus informasi, praktisi humas dihadapkan pada tantangan besar untuk membangun kepercayaan serta memahami konteks dengan lebih mendalam. Dalam konteks ini, keahlian dalam komunikasi merupakan kunci untuk menciptakan dampak yang signifikan dalam masyarakat. Perubahan perilaku publik menjadi faktor penting yang harus dipahami oleh para profesional humas saat ini.

Pembahasan mengenai isu ini sangat relevan, terutama dalam acara PEMUDA 2026 – Ruang Humas Muda, yang merupakan bagian dari Konvensi Humas Indonesia 2026. Forum ini mengangkat tema “Humas sebagai Daya Bangsa – Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia” dan menunjukkan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga reputasi dan menjawab tantangan komunikasi yang semakin kompleks.

Ketua Umum PERHUMAS, Boy Kelana Soebroto, mengemukakan bahwa regenerasi profesi humas perlu dilakukan dengan proses pewarisan nilai, etika, serta standar profesional yang jelas. Hal ini menjadi penting mengingat tantangan untuk membangun kepercayaan di era digital tidaklah mudah.

Pentingnya Memahami Konteks dalam Praktik Humas Modern

Tantangan yang dihadapi oleh praktisi humas semakin beragam seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital lainnya. Tingginya keterlibatan dan viralitas konten tidak selalu berarti bahwa pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan juga signifikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konteks menjadi sangat penting.

“Generasi senior tidak hanya perlu mewariskan panggung, tetapi juga harus menanamkan standar, etika, keberanian berpikir, dan tanggung jawab profesi,” ungkap Boy dalam sambutannya. Ini jelas menunjukkan bahwa kualitas komunikasi adalah sesuatu yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Co-Founder Total Politik, Budi Adiputro, dan Arie Putra juga menekankan bahwa keterlibatan publik yang nyata di dunia digital sangat penting. Komunikasi yang baik seharusnya tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi secara satu arah, tetapi juga harus membuka ruang untuk partisipasi masyarakat.

Keterlibatan Publik sebagai Kunci untuk Mendorong Perubahan

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Jerhemy Owen, seorang kreator konten lingkungan yang menekankan bahwa viralitas adalah langkah awal untuk mendorong perubahan. Menurutnya, perhatian publik perlu diarahkan menjadi tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Dampak tidak hanya akan terjadi jika perhatian berubah menjadi tindakan konkret dan perubahan perilaku,” jelas Jerhemy. Ini menunjukkan bahwa hanya mendapat perhatian dari publik tidak cukup, perubahan nyata yang harus diupayakan.

CEO & Founder JEJAKIN, Arfan Arlanda, menambahkan bahwa penting untuk melakukan pengukuran yang jelas guna menilai keberhasilan komunikasi. Ini berarti bahwa keberhasilan tidak hanya dilihat dari seberapa luas pesan tersebar tetapi juga sejauh mana perubahan yang terjadi dapat diukur dan dibuktikan.

Mengelola Krisis dan Reputasi dalam Era Digital

Ketika sebuah organisasi menghadapi kesalahan atau krisis, tantangan untuk memulihkan kepercayaan publik menjadi semakin penting. Sekadar klarifikasi tidak cukup; konsistensi antara pesan yang disampaikan dan tindakan yang dilakukan harus sejalan. Konsistensi ini sangat krusial dalam menjaga reputasi suatu institusi.

Troy Reza Warokka, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat PERHUMAS, memberikan contoh pengelolaan reputasi destinasi The Mandalika, yang membutuhkan konsistensi informasi dan pengalaman nyata dari pengunjung. “Kepercayaan dibangun tidak hanya lewat promosi, tetapi juga melalui pengalaman yang konsisten,” ujarnya.

Sementara itu, Sekar Adisty Prabandari dari PT Blue Bird Tbk mengingatkan bahwa respons yang transparan dan empatik sangat diperlukan dalam membangun reputasi. Organisasi harus bertindak dan bertanggung jawab atas apa yang mereka komunikasikan. Ini menegaskan pentingnya integritas dalam setiap tindakan.

Peran Generasi Muda dalam Praktik Humas Masa Depan

Keberlanjutan profesi humas sangat bergantung pada kesiapan generasi muda untuk mengambil peran kepemimpinan dalam bidang ini. Andi Raviali Ramadhan, Ketua PERHUMAS Muda Jakarta Raya, berpendapat bahwa estafet kepemimpinan perlu dimaknai sebagai proses meneruskan nilai dan tanggung jawab profesi, bukan sekadar perubahan generasi.

Ghina Amani Kemal Gani, Executive Director LSPR Institute of Communication and Business, menambahkan bahwa reputasi yang telah dibangun tidak menjamin masa depan. Organisasi perlu merawat reputasi dengan keputusan yang bertanggung jawab dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.

“Estafet kepemimpinan berarti tidak hanya menjaga fondasi yang sudah ada, tetapi juga memastikan warisan tersebut relevan untuk generasi mendatang,” pungkas Ghina. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam profesi ini sangat besar dan harus dijaga dengan baik.