Prabowo Tandatangani Rencana Aksi Penanganan Ekstremisme dan Terorisme

Presiden Prabowo Subianto baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) periode 2026-2029. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekstremisme dan terorisme di Indonesia.

Dokumen tersebut menjelaskan definisi ekstremisme berbasis kekerasan, yaitu tindakan atau keyakinan yang mendorong penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup tidak hanya aksi fisik, tetapi juga ancaman yang dapat membangkitkan ketakutan di masyarakat.

Lebih lanjut, terorisme didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas, dengan potensi korban massal dan kerusakan pada infrastruktur vital. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pencegahan dan penanggulangan terorisme secara kolektif.

Pentingnya Rencana Aksi Nasional dalam Penanganan Terorisme

RAN PE berfungsi sebagai kerangka strategis untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Dokumen ini akan diimplementasikan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, menjadikannya pedoman penting dalam pengambilan kebijakan.

Rencana ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk berkolaborasi dalam pencegahan ekstremisme. Melalui upaya bersama, diharapkan dampak terorisme dapat diminimalkan secara signifikan.

Perpres ini berlaku untuk periode empat tahun, dari 2026 hingga 2029, dan diharapkan mampu mengadaptasi kebijakan sesuai perkembangan situasi nasional dan global terkait dengan terorisme.

Komponen Kunci dalam Rencana Aksi Nasional

Pemerintah telah menetapkan sembilan tema penting yang menjadi pilar pelaksanaan RAN PE. Tema tersebut meliputi kesiapsiagaan nasional, ketahanan komunitas, dan pelindungan perempuan serta anak. Setiap tema ditujukan untuk menangani aspek berbeda dari ekstremisme dan terorisme.

Salah satu fokus utama adalah memberdayakan komunitas dan keluarga melalui pendidikan dan pelatihan. Ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap radikalisasi yang bisa berujung pada aksi teror.

Pendidikan dan komunikasi strategis juga menjadi pilar penting. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai risiko ekstremisme dan cara-cara untuk mencegahnya melalui informasi yang akurat.

Anggaran dan Pendanaan untuk Implementasi RAN PE

Dalam melaksanakan RAN PE, pendanaan akan bersumber dari anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ini mencakup APBN dan APBD yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pencegahan ekstremisme yang terintegrasi.

Pemerintah juga membuka kemungkinan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini untuk memastikan bahwa kesiapan menghadapi tantangan terorisme tidak terganggu oleh masalah keuangan.

Selain itu, akan dibentuk sekretariat bersama RAN PE yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Sekretariat ini akan berfungsi sebagai penghubung untuk koordinasi program-program yang diimplementasikan di lapangan.