Ongkos Haji 2027 Meningkat, Dana Terblokir di Saudi

Komisi VIII DPR RI kembali menggelar rapat penting dengan Kementerian Haji untuk membahas persiapan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2027. Rapat ini menyoroti banyak aspek, terutama kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang menjadi perhatian utama.

Selain itu, rapat juga mendiskusikan isu pemblokiran biaya uang muka hingga mencapai Rp66 miliar oleh pemerintah Arab Saudi, yang menjadi sorotan dalam rapat kali ini. Komisi berharap adanya transparansi dan klarifikasi mengenai hal tersebut.

Berikut adalah beberapa poin penting yang diangkat dalam rapat tersebut:

Data Keuangan Yang Tidak Sinkron Antara Kementerian Haji dan BPKH

Selly Andriany Gantina, anggota Komisi VIII DPR RI, mengungkapkan perihal ketidaksesuaian data keuangan yang tercatat pada Kementerian Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dia menjelaskan bahwa perbedaan data ini dapat mempengaruhi perhitungan anggaran yang sedang disusun.

Dalam rapat, Selly menggarisbawahi ketidakcocokan jumlah jemaah yang tercantum dalam laporan yang diterima. Perbedaan yang ada perlu diklarifikasi secepatnya agar tidak mengganggu perencanaan anggaran yang lebih lanjut.

Selain ketidakcocokan jumlah jemaah, terdapat juga perbedaan signifikan dalam angka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kementerian Haji mencatat BPIH sebesar Rp11.465.956.201.655, sementara BPKH mencatatkan angka yang lebih tinggi, yaitu Rp11.467.575.683.626.

Kenaikan Biaya Haji Menjadi Rp107 Juta Per Jemaah

Kementerian Haji dan Umrah telah menginformasikan bahwa mereka berencana menaikkan BPIH untuk tahun 2027 antara 10 hingga 15 persen. Dengan demikian, total biaya per jemaah diperkirakan mencapai Rp107.340.172,02.

Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan bahwa jemaah tidak akan menanggung seluruh biaya tersebut. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) hanya dibayar jemaah dikisaran 40 persen, yaitu sebesar Rp42.936.068,81.

Sementara sisa prosentase biaya, yaitu 60 persen atau Rp64.404.103,21, akan dibebankan kepada BPKH melalui skema nilai manfaat. Ini menunjukkan bahwa ada pembagian beban biaya yang signifikan antara jemaah dan pengelola haji.

Peningkatan Layanan Seiring Kenaikan Biaya

Menhaj Irfan memastikan bahwa dengan adanya kenaikan biaya, akan ada peningkatan layanan yang diterima oleh jemaah. Hal ini menjadi penting agar jemaah merasa lebih nyaman dan mendapatkan pengalaman yang lebih baik selama menjalankan ibadah haji.

Dia mencatat bahwa salah satu alasan kenaikan biaya adalah berkurangnya pilihan layanan murah dari pemerintah Arab Saudi, seperti penghapusan kelas D. Sekarang, jemaah harus menggunakan layanan kelas C, yang tentunya mempengaruhi total biaya.

Irfan menyampaikan keyakinan bahwa dengan peningkatan biaya, berbagai aspek pelayanan seperti akomodasi dan konsumsi juga akan ikut meningkat. Ini diharapkan dapat memberikan pengalaman haji yang lebih berkualitas.

Dana Uang Muka Diblokir oleh Pemerintah Arab Saudi

Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar, mengungkapkan situasi yang kurang mengenakkan dengan pemblokiran dana down payment (DP) atau uang muka pelaksanaan ibadah haji yang terjadi. Pemblokiran ini dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dan mencapai total hingga 14 juta riyal, setara dengan sekitar Rp66 miliar.

Pemblokiran ini diduga berkaitan dengan masalah pelanggaran asuransi saat pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Dahnil menjelaskan bahwa sekitar 600 jemaah asal Indonesia teridentifikasi mengalami masalah kesehatan yang tidak memenuhi syarat.

Dia menyatakan bahwa para jemaah tersebut dinyatakan menderita berbagai penyakit kronis seperti gagal ginjal dan TBC, yang seharusnya tidak lolos dalam tes kesehatan. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah menyampaikan keberatan dan meminta dukungan dari DPR untuk mengambil langkah yang tegas.