KPK Selidiki Pemerasan di Cilacap saat Periksa Plt Bupati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki kasus pemerasan yang dilakukan oleh kepala daerah di Cilacap, Jawa Tengah. Penyelidikan ini berfokus pada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.

Ammy menjalani pemeriksaan untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono. Kasus ini menunjukkan besarnya masalah korupsi yang masih terjadi di level pemerintahan daerah.

Dalam pernyataannya, Ammy mengaku tidak mengetahui mengenai dugaan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Syamsul. Ia menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam aktivitas mencurigakan tersebut dan menegaskan ketidaktahuannya tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Proses Penyelidikan dan Keterangan Saksi

Pada kesempatan yang sama, KPK juga memeriksa enam orang saksi lainnya untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Di antara mereka adalah Inspektur Daerah Kabupaten Cilacap, Aris Munandar, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkab Cilacap, Bayu Prahara.

Keterangan dari para saksi ini sangat penting untuk mendalami mekanisme pemerasan yang diduga terjadi. KPK ingin mengetahui bagaimana perintah itu diberikan dan bagaimana proses pengumpulan uang berlangsung di tingkat perangkat daerah.

Sebagai bagian dari investigasi, Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi yang menunjukkan bahwa uang yang dikumpulkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber Uang dan Mekanisme Pemerasan

Berdasarkan keterangan para saksi, uang yang diserahkan kepada Bupati Syamsul diketahui berasal dari berbagai sumber. Ini termasuk dana pribadi, pinjaman, dan pengumpulan dari staf di bawahnya.

Proses pengumpulan uang ini memunculkan sejumlah masalah, karena melibatkan pemberian setoran dari para perangkat daerah. Menurut informasi yang didapat KPK, jumlah setoran berkisar antara Rp3 juta hingga Rp10 juta per staf.

Hal ini menunjukkan betapa dalamnya praktik korupsi di pemerintahan daerah, di mana bupati meminta kontribusi dari tiap perangkat daerah untuk keperluan pribadi, meskipun mereka sebenarnya tidak memiliki kewajiban tersebut.

Dampak dan Penanganan Kasus Korupsi di Cilacap

KPK akhirnya menahan Bupati Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Sadmoko Danardono sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pemerasan. Mereka diduga telah meminta sejumlah uang dari setiap perangkat daerah di Cilacap dengan target setoran yang sangat tinggi, mencapai Rp750 juta.

Uang tersebut rencananya akan digunakan sebagai THR untuk pihak eksternal, meskipun pada faktanya bisa jadi tidak sesuai dengan hukum. Langkah ini mencerminkan betapa pentingnya penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi yang merajalela di daerah.

Kabupaten Cilacap, yang memiliki 25 perangkat daerah, dua rumah sakit umum daerah, dan 20 puskesmas, perlu mengevaluasi kembali praktik-praktik yang berlaku agar tidak terjerumus lebih jauh ke dalam korupsi.