Komisaris Bank Tersangka Diduga Salurkan Kredit Fiktif Senilai Rp14,8 M

Jakarta telah menjadi pusat perhatian setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan penyidikan terkait dugaan kasus pidana perbankan yang melibatkan PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa (BPR DCN) di Malang, Jawa Timur. Dalam penyelidikan ini, otoritas tersebut menetapkan seorang komisaris berinisial GK sebagai tersangka, dengan dugaan termasuk pemberian kredit fiktif yang mencapai Rp14,8 miliar.

Penyidik OJK melakukan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu pada 2 Juli 2026. Sebelumnya, berkas perkara telah dinyatakan lengkap pada 26 Juni 2026, menandakan kemajuan signifikan dalam penegakan hukum di sektor perbankan.

Dari hasil investigasi, terungkap bahwa pelanggaran yang paling mengkhawatirkan adalah adanya pencatatan palsu dalam laporan keuangan BPR DCN, yang melibatkan 71 fasilitas kredit tanpa sepengetahuan debitur antar periode Juli 2020 hingga Juni 2024.

Rincian Dugaan Pelanggaran di BPR DCN yang Mencolok

Selain dugaan besar terkait kredit fiktif, OJK menemukan pelanggaran lain yang patut dicermati. Salah satunya adalah tidak tercatatnya penarikan kas bon sebesar Rp5,8 miliar antara Januari 2020 hingga Juni 2024, yang menunjukkan masalah serius dalam pengelolaan keuangan BPR DCN.

Kasus ini semakin rumit dengan dugaan pencatatan palsu yang terjadi melalui penggadaian logam mulia dan perhiasan emas milik BPR senilai sekitar Rp600 juta pada Februari 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan malprakteknya tidak hanya terbatas pada satu aspek saja.

Lebih lanjut, OJK juga menemukan bahwa dana dari 12 deposan yang terdiri dari 25 bilyet deposito dengan nilai sekitar Rp7,8 miliar tidak dicatat dalam periode Maret 2020 hingga 2022. Ini mengindikasikan adanya ketidaktransparanan dalam transaksi keuangan BPR DCN yang perlu disoroti lebih jauh.

Resistensi Tersangka dalam Proses Penegakan Hukum

Selama proses penyidikan, OJK mencatat berbagai taktik yang dilakukan tersangka untuk menghindari hukum. Tersangka GK diduga tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan, bahkan berusaha melarikan diri dari proses hukum yang sedang berjalan.

Lebih dari itu, tersangka juga mengajukan praperadilan sebanyak dua kali untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka. Langkah-langkah ini memperlihatkan resistensi yang kuat terhadap sistem hukum yang seharusnya diterima dengan lapang dada.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan OJK, diumumkan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan penyidikan kasus ini dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen OJK untuk menegakkan hukum di sektor keuangan.

Implikasi Hukum dan Komitmen OJK dalam Menegakkan Kepercayaan Masyarakat

Atas semua dugaan tersebut, tersangka dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, serta Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Jika terbukti bersalah, hukuman penjara hingga 15 tahun serta denda maksimum sebesar Rp5 miliar menanti tersangka.

OJK menegaskan bahwa penyidikan ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku lain serta menunjukkan bahwa tidak ada kompromi dalam penegakan hukum.

Kebijakan yang diterapkan oleh OJK juga bertujuan untuk menciptakan iklim yang sehat bagi industri perbankan di Indonesia. Dengan penutupan izin PT BPR DCN yang terjadi pada 24 Juli 2025, OJK menunjukkan komitmennya untuk tidak mentolerir pelanggaran di sektor keuangan.