Hakim PTUN Tidak Objektif Batalkan Gugatan Suket

Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menegaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak menunjukkan objektivitas dalam putusan yang diambil. Ini mencuat setelah adanya keputusan yang menggugurkan gugatan dari PT Mercy Toga Kirana terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran serta menganggap perkara tersebut tidak layak untuk dilanjutkan.

Kekhawatiran Rully terlihat jelas ketika ia mengungkapkan bahwa keputusan hakim tersebut merugikan pihaknya. Ia menyatakan bahwa mereka sebenarnya ingin melanjutkan proses hukum ini untuk membuktikan kebenaran yang menjadi dasar dari tuduhan yang diarahkan kepada Gibran.

“Hari ini kami melihat tidak objektif Majelis Hakim dalam mengambil sikap dan keputusan, sehingga tatanan hukum acara kita ini diabaikan secara prosedural,” jelas Rully saat sesi sidang lanjutan di PTUN Jakarta.

Ketidakpuasan Kuasa Hukum Terhadap Proses Hukum

Menurut Rully, pihaknya merasa dirugikan dengan putusan tersebut, dan mengatakan bahwa mereka ingin membuktikan bahwa tuduhan terhadap Gibran tidak memiliki dasar yang kuat. “Itu untuk membuktikan bahwa kita ini serius, ya,” tambahnya.

Banyak persoalan yang diuraikan oleh Rully dari hasil sidang hari itu. Salah satu poin pentingnya adalah penerimaan permohonan Tergugat Dikdasmen untuk menghentikan perkara yang dinilai tidak sejalan dengan hukum yang berlaku.

Rully juga mengungkapkan bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mencakup ketentuan yang tegas mengenai penghentian perkara dengan permohonan dari Tergugat. Menurutnya, tindakan tersebut melanggar prinsip hukum yang harusnya dihormati.

Kesalahan dalam Putusan yang Mengakibatkan Gugatan Dihentikan

Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa majelis hakim telah melakukan kesalahan dengan menyatakan bahwa perkara ini gugur. “Putusan tersebut jelas sebuah kekeliruan,” ujarnya.

Lebih dari itu, menurut Rully, pernyataan majelis hakim yang mengatakan bahwa putusan tidak dapat dilakukan upaya hukum juga menunjukkan pelanggaran terhadap hukum acara. “Karena putusan ini seharusnya dapat diajukan upaya hukum,” tandasnya.

Rully merasa bahwa langkah hukum yang ia ambil bukanlah hal yang sembarangan. Hal ini sebagai bukti bahwa mereka akan berjuang demi keadilan yang seharusnya diperoleh Gibran.

Pembicaraan Tentang Putusan di Lembaga Hukum Lain

Pihaknya juga menyinggung berbagai putusan lain yang berkaitan dengan masalah penyetaraan pendidikan Gibran. Ia merujuk pada perkembangan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang menurutnya, tidak menghasilkan kebenaran yang hakiki.

Rully mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah gagal menjalankan perannya dengan menolak permohonan untuk memanggil Gibran sebagai saksi. Di sisi lain, ia mencatat bahwa ada putusan yang diambil dengan sangat cepat di Mahkamah Agung yang dianggap tidak rasional.

“Ini menjadi catatan penting dalam sejarah hukum kita. Bahwa dua lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung belum menghasilkan kebenaran dalam mengadili perkara yang ada,” ungkap Rully.