Cerita Penolakan Proyek Markup OPD oleh Bobby Nasution: Gila, Tidak Mau Saya

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, baru-baru ini menyampaikan penolakannya terhadap beberapa pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut. Proyek-proyek tersebut dinilai tidak masuk akal dan terindikasi adanya markup, yang membuatnya merasa geram tatkala dokumen pengajuan tiba-tiba muncul di mejanya tanpa penjelasan yang memadai.

Bobby merasa bahwa banyak pihak berusaha meloloskan proyek dengan meminta approval darinya, namun pengajuan tersebut tidak pernah dijelaskan secara jelas. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan, sehingga ia menegaskan bahwa akan lebih berhati-hati sebelum memberikan persetujuan terhadap proyek-proyek semacam itu.

“Setiap proyek yang diajukan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bobby saat memberikan pernyataan di Kantor Gubernur Sumut.

Persoalan Pengajuan Proyek yang Meninjau Anggaran Besar

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan fisik gedung dengan anggaran mencapai Rp484 miliar. Bobby mengungkapkan bahwa proyek ini tidak pernah dipresentasikan secara rinci, baik mengenai konsep maupun rincian anggaran yang akan digunakan.

Ia merasa tidak ada penjelasan yang jelas terkait proyek tersebut, dan tiba-tiba saja ada permintaan untuk menandatangani dokumen. Hal ini dianggapnya sangat tidak wajar, apalagi mengingat nilai proyek yang tidak sedikit.

“Proyek yang bernilai ratusan miliar harus disampaikan dengan detail, bukan sekadar meminta tanda tangan secara tiba-tiba,” ujar Bobby saat memberikan penjelasan lebih lanjut.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proyek Pemerintah

Bobby menyatakan bahwa ia tidak ingin asal menandatangani proyek yang tidak dilakukan kajian yang mendalam. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua kata kunci dalam setiap pengajuan yang harus dipenuhi oleh OPD.

Ia juga menekankan pentingnya melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap setiap pengajuan proyek dari OPD agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Dengan langkah ini, Bobby berharap dapat mencegah praktik permainan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

“Setiap program pembangunan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar menghabiskan anggaran daerah,” tambahnya.

Menjaga Kepentingan Publik dalam Setiap Proyek

Dalam upayanya menjaga kepentingan publik, Bobby menegaskan bahwa OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi harus bertanggung jawab atas pengajuan proyek yang diajukan. Proyek yang janggal seharusnya tidak diloloskan, dan hanya proyek yang benar-benar akan memberikan dampak positif yang bisa diterima.

Ia telah memperingatkan bahwa setiap pengajuan yang datang harus memiliki dasar yang kuat dan tidak hanya mengandalkan hubungan politik untuk mendapatkan dukungan anggaran. Situasi ini harus menjadi perhatian serius agar tidak merugikan publik.

Kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil, dan Bobby berkomitmen untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai ketentuan dan etika pemerintahan yang baik.