Buronan Korupsi Pencairan Kredit Bank Ditangkap Rp2,2 M

Tim Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara berhasil menangkap Farah Hasmina Harahap, Direktur CV Hasian Abadi Group, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Penggrabangan ini terjadi dalam konteks pencairan kredit di PT Bank Sumut yang merugikan negara hingga Rp2,2 miliar.

Pihak Kejaksaan Tinggi Sumut, melalui Kasi Penkum Rizaldi, menjelaskan bahwa penangkapan ini berlangsung di Apartemen Cinere, Jakarta Selatan pada tanggal 28 Juli 2026. Penangkapan tersebut melibatkan bantuan dari intelijen Kejaksaan Tinggi Wilayah Khusus Jakarta.

Farah sebelumnya mengajukan kredit atas nama CV Hasian Abadi Group pada tahun 2012 di PT Bank Sumut. Namun, dalam proses penyelidikan, ditemukan sejumlah penyimpangan yang mengarah kepada penyalahgunaan wewenang.

Proses Penyidikan dan Penetapan Tersangka

Penyidikan kasus ini dimulai ketika Farah ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Januari 2026. Saat itu, situasi menjadi lebih rumit ketika tersangka melarikan diri, sehingga penyidik memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Menurut Rizaldi, dalam proses penyidikan juga terungkap bahwa seorang analis kredit Bank Sumut berinisial LPL turut terlibat. LPL telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Medan dan berperan dalam kasus ini.

Farah dijerat dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini termasuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001, yang jelas menunjukkan adanya pelanggaran hukum berat dalam kasus ini.

Kerugian Negara dan Penanganan Kasus

Ahli perhitungan kerugian negara mengungkapkan bahwa kerugian akibat tindakan korupsi yang dilakukan Farah dan pihak terkait mencapai lebih dari Rp2,2 miliar. Temuan ini menambah beban hukum bagi tersangka yang telah menghilang selama proses hukum berlangsung.

Setelah berhasil ditangkap, Farah segera dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumut dan ditahan di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta, Medan. Ini menunjukkan tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan konsekuensi yang sesuai.

Pihak kejaksaan menegaskan bahwa penanganan kasus ini adalah wujud nyata komitmen mereka dalam penanganan tindak pidana korupsi secara tuntas dan transparan. Penanganan cepat ini bertujuan untuk menjamin keadilan bagi negara dan masyarakat.

Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Korupsi

Kejaksaan menegaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam tindakan korupsi akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Farah dan rekan-rekannya akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius, mengingat besarnya kerugian negara.

Dengan penegakan hukum yang ketat, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi pelaku korupsi lainnya. Selain itu, pentingnya kehadiran hukum yang adil akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Dalam setiap proses peradilan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting untuk membangun kepercayaan publik. Seluruh proses hukum harus berjalan dengan fair agar tidak ada kesan diskriminasi terhadap tersangka.