Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendorong Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, untuk segera mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin di kawasan yang terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Pernyataan tersebut disampaikan Agus Jabo saat audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Teluk Wondama di Kantor Kementerian Sosial. Pertemuan ini mengundang berbagai pihak termasuk Wakil Ketua II dan III DPRD serta staf ahli terkait, yang menunjukkan dukungan kolektif untuk masalah pendidikan ini.
Dalam audiensi tersebut, Agus Jabo didampingi sejumlah tenaga ahli dari Kementerian Sosial. Para peserta membahas bukan hanya pengembangan Sekolah Rakyat, tapi juga pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis program pengentasan kemiskinan.
Urgensi Pembangunan Sekolah Rakyat di Wilayah Terpencil
Pembangunan Sekolah Rakyat sangat mendesak mengingat masih banyak anak-anak di Teluk Wondama yang tidak mendapatkan akses pendidikan formal. Agus Jabo menggarisbawahi bahwa untuk melakukan ini, pemerintah daerah harus mengajukan proposal yang lengkap dan tepat waktu.
Peningkatan pendidikan adalah salah satu solusi untuk mengangkat derajat masyarakat yang hidup di daerah terpencil. Kehadiran sekolah dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan anak-anak, mendukung mereka untuk memiliki masa depan yang lebih baik.
Dalam diskusi itu, DPRD Teluk Wondama juga menyampaikan kekhawatiran bahwa masih banyak warga yang membutuhkan dukungan layanan dasar. Oleh karena itu, mereka ingin memastikan bahwa langkah-langkah segera diambil untuk menyusun proposal yang sesuai.
Peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Agus Jabo menekankan pentingnya DTSEN sebagai dasar dalam merumuskan berbagai program sosial. Data ini menjadi acuan pemerintah dalam menentukan bantuan sosial dan program pemberdayaan yang diperlukan masyarakat.
Dengan memanfaatkan DTSEN, pemerintah daerah dapat lebih tepat sasaran dalam memberikan bantuan. Penggunaan data yang akurat akan meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan, sehingga lebih banyak orang dapat merasakan manfaatnya.
Selain itu, Agus Jabo juga menyebutkan bahwa pemutakhiran data dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi informasi. Program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT perlu diperbarui setidaknya setiap tiga bulan untuk mencapai efisiensi maksimal.
Optimalisasi Kuota PBI-JK untuk Keberlanjutan Program
Wakil Menteri Sosial juga menyoroti kuota PBI-JK di Teluk Wondama yang belum sepenuhnya teroptimalkan. Terdapat potensi kuota sekitar 15 ribu peserta yang bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dengan pemutakhiran adanya DTSEN.
Agus Jabo meminta agar pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPS setempat untuk memperbaiki data penerima. Langkah ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan dan agar lebih banyak warga yang memperoleh manfaat.
Optimalisasi kuota juga berpotensi mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus dialokasikan untuk program jaminan kesehatan. Ini sangat penting bagi kelangsungan layanan kesehatan di daerah.
Kebutuhan Lahan untuk Sekolah Rakyat
Agus Jabo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat membutuhkan lahan yang luas, setidaknya 6,8 hektare, dan harus bersertifikat milik pemerintah. Hal ini penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua II DPRD Teluk Wondama menyebutkan adanya lahan hibah masyarakat yang bisa dijadikan lokasi untuk pembangunan. Lahan seluas 10 hektare yang tersedia menjadi harapan baru bagi pendidikan masyarakat setempat.
DPRD diharapkan dapat mempercepat proses administrasi agar lahan tersebut dapat segera digunakan. Jika semua berjalan lancar, pembangunan Sekolah Rakyat bisa dimulai dalam waktu dekat.
