Ratusan personel gabungan telah dikerahkan untuk menjaga keamanan selama unjuk rasa yang digelar oleh berbagai elemen mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara. Aksi tersebut berlangsung pada hari Senin, melibatkan personel dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, dengan total sebanyak 620 personel siap mengawasi jalannya kegiatan tersebut.
Kepala Bagian Operasional Polrestabes Medan, AKBP Dhana Noer Kurniawan, menyebutkan bahwa pengamanan tidak hanya terpusat di kawasan DPRD Sumut, melainkan juga diperluas ke sejumlah lokasi lain yang menjadi titik aksi. Pembagian personel ini dilakukan agar semua kelompok, termasuk dari Universitas Sumatera Utara, dapat terpantau dengan baik.
Pada hari aksi terjadi, Dhana mengungkapkan bahwa ada sekitar 20 agenda unjuk rasa yang berlangsung di berbagai titik di Kota Medan. Namun, fokus utama pengamanan tetap dilakukan di kawasan DPRD Sumut, mengingat potensi kerawanan di sana cukup tinggi.
Strategi Pengamanan dan Alat yang Disiapkan
Dalam upaya menjaga ketertiban, kendaraan taktis water cannon disiagakan di sekitar lokasi unjuk rasa. Dhana menjelaskan bahwa kehadiran kendaraan ini merupakan bagian dari prosedur tetap dan langkah antisipatif guna menghadapi situasi yang tidak diinginkan.
Menurutnya, penyebaran personel dan perlengkapan pengamanannya sudah disusun berdasarkan informasi dan analisis situasi yang ada. Jumlah massa yang diharapkan mengikuti aksi di DPRD Sumut berkisar antara 200 hingga 300 orang, sehingga meski ada potensi keramaian tetap perlu diantisipasi dengan baik.
Dhana juga menegaskan bahwa meskipun kendaraan tersebut disiapkan, harapannya tentu saja agar tidak perlu digunakan. Ini merupakan langkah proaktif untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lapangan, mengingat aksi unjuk rasa yang sering kali dapat berujung pada kondisi yang tidak terkendali.
Rekayasa Lalu Lintas untuk Kelancaran Aksi
Dalam rangka mendukung kelancaran aksi, pihak kepolisian merencanakan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPRD Sumut. Jalan-jalan yang menjadi akses menuju lokasi aksi akan dikosongkan mulai dari Simpang Hotel Aryaduta hingga Simpang Bank Mandiri.
Pengaturan lalu lintas ini diharapkan dapat meminimalisir kemacetan dan memperlancar gerak peserta unjuk rasa. Dhana menambahkan bahwa pengaturan lalu lintas akan disesuaikan tergantung pada eskalasi situasi yang berkembang di lapangan.
Jika terjadi peningkatan jumlah massa atau situasi menjadi lebih tegang, rekayasa lalu lintas bisa diperluas untuk memastikan pengamanan tetap optimal. Dengan demikian, segala tindakan preventif diharapkan dapat menjaga keamanan baik bagi massa aksi maupun masyarakat di sekitar.
Sinergi Antarinstansi dan Tanggung Jawab Bersama
Pihak kepolisian menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam setiap upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dhana mengungkapkan bahwa pelibatan TNI dalam pengamanan unjuk rasa ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan situasi aman bagi semua pihak. Kehadiran aparat yang solid dapat mendukung komunikasi yang baik di lapangan, sehingga semua hal terkait aksi dapat terkoordinasi dengan baik.
Pesan Dhana adalah bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan setiap kegiatan, termasuk unjuk rasa, dapat berlangsung tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar.
Tuntutan yang Diangkat oleh Mahasiswa
Dalam aksi ini, mahasiswa mengusung beberapa tuntutan yang dianggap penting untuk disampaikan kepada pihak berwenang. Tuntutan tersebut mencakup isu-isu krusial seperti stabilitas harga bahan bakar minyak dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
Sebanyak delapan tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa antara lain meminta efisiensi dalam pengelolaan APBN dan APBD, penolakan dwifungsi TNI, serta penghentian program-program yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tuntutan ini menunjukkan adanya kesadaran dan kepedulian mahasiswa terhadap keadaan sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini.
Melalui aksi ini, mahasiswa berharap dapat mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap isu-isu yang ada. Dengan demikian, diharapkan akan ada langkah konkret yang diambil oleh pihak berwenang untuk memperbaiki situasi dan memenuhi aspirasi masyarakat.
