Korupsi Pasar Ikan Modern Rp5,031 M, Mantan Wali Kota Sibolga Ditetapkan Sebagai Tersangka

Mantan Wali Kota Sibolga, Jamaludin Pohan, kini berada di balik jeruji besi usai ditahan oleh penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Kasus ini terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran pembangunan Pasar Ikan Modern yang anggarannya mencapai miliaran rupiah.

Penyidik tidak hanya menahan Jamaludin, tetapi juga tiga orang lainnya yang terlibat dalam proyek tersebut. Penahanan ini mengikuti laporan masyarakat terkait indikasi penyimpangan dalam proyek yang seharusnya meningkatkan perekonomian daerah itu.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol. Irfan Rifai, mengonfirmasi bahwa terdapat dugaan seputar kualitas dan spesifikasi bangunan Pasar Ikan Modern yang berlokasi di Jalan Mojopahit, Sibolga Selatan. Informasi ini memicu penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Penyidikan dan Penahanan Tersangka Korupsi di Sibolga

Menurut Kombes Irfan, kasus ini bermula dari keluhan masyarakat mengenai kualitas proyek yang dinyatakan telah selesai. Proyek ini dibiayai anggaran tahun 2022 dengan nilai mencapai sekitar Rp22 miliar.

Penyidik menemukan bahwa meski proyek tersebut telah dilakukan serah terima, terdapat indikasi ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang disampaikan dalam dokumen perencanaan. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Proyek ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Proyek seharusnya membantu pemulihan ekonomi daerah pasca-pandemi namun malah terperosok dalam masalah hukum.

Temuan Awal Penyelidikan dan Keterlibatan Para Tersangka

Penyelidikan lebih lanjut melibatkan ahli konstruksi dari Universitas Sumatera Utara. Mereka melakukan evaluasi terhadap kondisi fisik bangunan untuk menjamin kesesuaian berdasarkan spesifikasi.

Metode yang digunakan mencakup pengujian laboratorium dan pemeriksaan fisik yang mendalam. Hasil dari pemeriksaan tersebut mengungkapkan adanya ketidaksesuaian kuantitas pekerjaan serta mutu beton yang jauh dari standar yang ditentukan.

Kombes Irfan menegaskan bahwa hasil pemeriksaan ini menjadi dasar perhitungan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp5,031 miliar. Kerugian ini menjadi fokus utama dalam penanganan kasus.

Proses Hukum dan Aliran Dana yang Mencurigakan

Penyidik juga mengungkap skema pembayaran yang mencurigakan yang melibatkan para tersangka. Tersangka Jamaludin Pohan juga diketahui menerima sejumlah uang besar terkait proyek tersebut.

Lebih lanjut, penyidik menduga ada aliran dana secara ilegal yang diterima oleh setiap tersangka. Rincian aliran dana ini menambah kompleksitas kasus yang sedang ditangani.

Pihak Kepolisian telah mengamankan berbagai dokumen penting sebagai barang bukti. Dokumen-dokumen tersebut meliputi kontrak kerja, dokumen pelaksanaan anggaran, serta komunikasi melalui telepon seluler mereka.

Pelanggaran Hukum dan Tahapan Selanjutnya

Keempat tersangka, termasuk mantan wali kota, dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini.

Berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan, dan proses berikutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Rencananya, proses ini akan dilakukan dalam waktu dekat tanpa adanya penundaan yang berarti.

Kejaksaan dan kepolisian berkomitmen untuk membawa kasus ini ke pengadilan agar dapat diadili secara transparan. Harapannya, kasus ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya di berbagai daerah.