Ketua Komisi III Ingatkan RUU Perampasan Aset Berpotensi Menjadi Masalah Terbalik

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait tindak pidana untuk benar-benar menjalankan fungsinya sebagai alat pemberantas kejahatan. Dia mengingatkan agar undang-undang ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik yang dapat merugikan hak-hak warga negara.

Dalam pandangannya, meski RUU ini diperlukan untuk mengejar aset yang diperoleh dari kejahatan, regulasi yang dihasilkan harus didukung oleh kerangka hukum yang jelas. Hal ini penting guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merugikan banyak pihak.

Pernyataan ini muncul setelah RUU Perampasan Aset dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Habiburokhman menekankan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya tergantung pada kekuatan hukum undang-undang, tetapi juga pada independensi lembaga penegak hukum yang menjalankannya.

Dia menyatakan, “Kehati-hatian sangat dibutuhkan dalam pembuatan undang-undang ini. Tanpa itu, instrumen ini dapat menjadi bumerang yang merugikan kepastian hukum serta demokrasi yang kita junjung.”

Implikasi Hukum dari RUU Perampasan Aset dalam Konteks Politik

RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga menjaga integritas sistem demokrasi. Habiburokhman menambahkan bahwa undang-undang ini juga harus menjaga kepentingan semua rakyat, khususnya yang terlibat dalam oposisi politik.

Ketidakjelasan dalam aturan yang ada dapat menimbulkan ketidakpastian dan memengaruhi partisipasi politik. Oleh karena itu, menurutnya perlu adanya jaminan perlindungan hak milik bagi seluruh warga negara agar setiap tindakan hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Habiburokhman menggambarkan bahwa pengalaman negara lain yang kurang berhasil dalam mengelola pemulihan aset dapat menjadi pelajaran berharga. Misalnya, ada beberapa negara yang telah melakukan reformasi hukum namun tetap menghadapi masalah dalam hal efektivitas regulasi.

Pelajaran dari Keadaan Internasional dalam Pemulihan Aset

Negara-negara yang pernah mengalami masalah dalam pemulihan aset harta hasil kejahatan dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Contohnya adalah Nigeria, yang telah mengadopsi sistem perampasan aset tanpa adanya putusan pidana, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia serta kekurangan dalam regulasi yang ada.

Di Sri Lanka dan Bangladesh, tantangan serupa tetap ada, di mana lembaga-lembaga penegak hukum belum mampu secara efektif melakukan pemulihan. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni dan regulasi yang lebih jelas untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada orang lain, di Papua Nugini dan Uganda, situasi korupsi sistemik menjadi tantangan besar dalam pemulihan aset. Kompleksitas masalah ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terpadu antara hukum dan kebijakan publik sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut.

Pentingnya Sistem Data yang Efektif untuk Pemulihan Aset

Habiburokhman juga menggarisbawahi pentingnya sistem data yang tepat untuk mendukung keberhasilan pemulihan aset. Contoh dari Ukraina yang telah membentuk lembaga ARMA menunjukkan bahwa meskipun kerangka lembaga sudah ada, masih terdapat kekurangan dalam sistem data dan pengelolaan aset yang efektif.

Di Moldova, meskipun ada upaya pemulihan aset setelah skandal bank besar, hanya sekitar 14 persen dari total yang dapat dipulihkan. Hal ini menjadi bukti bahwa kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan data dapat menghalangi proses hukum yang harusnya berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih komprehensif agar pemulihan aset dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan. Hal ini akan membantu dalam menyusun strategi yang lebih baik dalam menanggulangi tindak pidana dan khususnya dalam mengembalikan harta yang hilang.