RDP Kematian Winda Lorenza oleh DPRD Sumut Kapolrestabes Absen

Rapat Gelar Pendapat (RDP) oleh Komisi A DPRD Sumatera Utara menyoroti kematian Winda Lorenza Gowasa, yang ditemukan tewas di rumah mantan suaminya, seorang brigadir di kepolisian. RDP yang digelar ini bertujuan untuk mengklarifikasi sejumlah kejanggalan yang ditemukan oleh keluarga dalam kasus tersebut.

Keluarga Winda hadir dalam RDP didampingi oleh pengacara, namun pihak kepolisian, termasuk Kapolrestabes Medan dan Polda Sumut, justru tidak hadir. Ketiadaan mereka meningkatkan sejumlah pertanyaan mengenai komitmen dalam penyelesaian kasus yang sensitif ini.

“Kami mengundang semua pihak terkait, termasuk kepolisian, namun mereka tidak hadir,” ungkap Berkat Kurniawan Laoli, anggota Komisi A. Keluarga Winda juga meminta untuk dilakukan ekshumasi agar penyebab pasti kematian dapat teridentifikasi dengan jelas.

Pentingnya Ekshumasi untuk Mengungkap Kebenaran

Keluarga Winda mengajukan permohonan untuk melakukan ekshumasi karena mereka merasakan ada banyak kejanggalan dalam peristiwa tragis tersebut. Mereka percaya bahwa tindakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa penyebab kematian bukanlah hal yang dianggap sebagai bunuh diri.

“Ada kekhawatiran bahwa dugaan bunuh diri ini tidak sepenuhnya akurat. Ekshumasi bisa memberikan kepastian,” jelas Berkat Kurniawan. Ia menambahkan bahwa kehadiran pihak kepolisian sewaktu RDP akan sangat membantu dalam menjelaskan keraguan yang ada.

Berkat juga menekankan bahwa ekshumasi bukan hanya untuk kepentingan keluarga Winda, tetapi juga untuk kejelasan hukum bagi mantan suaminya. Dengan hasil yang objektif, diharapkan kedua belah pihak dapat menemukan titik temu serta keadilan dapat ditegakkan.

Proses Penanganan Kasus yang Memicu Banyak Pertanyaan

Pengacara keluarga, Ricardo, merasa perlu mengkritisi lambannya proses hukum yang berjalan meski kasus sudah berada dalam tahap penyidikan selama lebih dari dua bulan. “Dengan status perkara yang belum ada tersangka, ini menjadi tanda tanya besar,” ucapnya.

Ada juga unek-unek mengenai autopsi pertama di mana keluarga tidak diberi tahu mengenai proses tersebut. “Autopsi dilakukan tanpa persetujuan keluarga, hal ini sangat mencurigakan,” tambah Ricardo. Ia berpendapat bahwa transparansi sangat wajib agar tidak ada lagi keraguan di benak keluarga maupun masyarakat.

Selama RDP berlangsung, ketegangan terasa saat keluarga mencoba mencari kejelasan mengenai kasus ini. Ricardo berharap agar pihak kepolisian dapat lebih terbuka dan responsif terhadap permintaan keluarga, serta menjelaskan alasan dari tidak hadirnya mereka pada rapat tersebut.

Menunggu Tindakan Nyata dari Pihak Berwenang

Keluarga Winda jelas merindukan kejelasan mengenai kematiannya dan berusaha keras untuk mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian. Mereka menuntut agar penyidikan dapat dilakukan secara transparan dan efektif, tanpa ada penundaan lebih lanjut.

“Kami butuh hasil pemeriksaan lebih lanjut agar bisa mendapatkan kejelasan, ini sudah terlalu lama,” keluh Ricardo. Dalam konteks ini, kehadiran Komisi A DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan bagi keluarga untuk mendapatkan haknya.

Melihat situasi ini, Berkat Kurniawan menegaskan bahwa mereka berencana untuk menjadwalkan ulang RDP, mengundang pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan kasus tersebut. “Kami tidak akan membiarkan perkara ini begitu saja,” janjinya.

Kasus ini jelas menarik perhatian publik dan menjadi sorotan menyangkut isu-isu keadilan dan hak asasi manusia. Keluarga Winda sangat berharap agar upaya mereka tidak sia-sia dan menyatakan keinginan untuk mendapatkan keadilan untuk Winda.