Respons Cepat dan Narasi Terpadu Menghadapi Disinformasi Menurut Bima

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa pentingnya membuat respons yang cepat dan narasi terpadu bagi humas pemerintah. Pasalnya, hal ini menjadi landasan utama dalam melawan disinformasi, fitnah, dan berbagai bentuk kebencian di era digital.

Dalam situasi ini, kecepatan merespons diperlukan untuk mengisi ruang informasi yang tidak boleh dibiarkan kosong oleh narasi yang keliru. Ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan komunikasi yang terus berkembang.

Pesan tersebut disampaikan oleh Bima dalam Forum Koordinasi yang diadakan untuk membahas tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Disinformasi dan Disrupsi Informasi”. Acara ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 1 September.

Perubahan Pola Komunikasi Pemerintah di Era Digital

Bima menjelaskan bahwa pola komunikasi pemerintah telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan media digital. Dulu, pemerintah memiliki kontrol yang lebih dominan dalam menentukan informasi yang disampaikan ke publik.

Sekarang, masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga aktif memproduksi dan menyebarkan informasi tersebut. Hal ini menghasilkan tantangan baru dalam menyampaikan pesan yang benar dan akurat.

“Dulu, panggung media sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah,” ungkapnya. Kini masyarakat dapat merekam, mengunggah, dan menyebarkan informasi yang dapat dengan cepat menjadi viral.

Proses ini berimplikasi pada bagaimana pemerintah harus menanggapi narasi yang berkembang. Jika pemerintah terlambat memberikan respon, spekulasi dapat muncul dengan mudah, sehingga penting untuk mempertahankan kecepatan dalam memberikan klarifikasi.

Bima menekankan bagaimana penyebaran hoaks dan disinformasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang salah. Oleh karena itu, penguatan unit khusus untuk menangkal hoaks di sejumlah pemerintah daerah menjadi langkah yang sangat diapresiasi.

Pentingnya Unit Khusus untuk Menangkal Disinformasi

Bima juga menyebutkan beberapa pemerintah daerah yang telah membentuk unit cyber hoax khusus. Unit ini berfungsi untuk mengantisipasi dan menanggulangi hoaks dengan cepat dan efektif.

Dia menjelaskan bahwa jika hoaks muncul, tim akan bergerak dalam hitungan jam, memastikan bahwa opini yang beredar tetap seimbang dan pada akhirnya dapat meredakan keresahan publik terkait disinformasi.

Respons yang cepat dan penanganan yang tepat dapat mencegah berita bohong berkembang menjadi kebingungan yang lebih luas. Keberadaan unit khusus ini menjadi salah satu wujud upaya pemerintah dalam menjaga citra dan integritas informasi yang disampaikan.

Lebih dari itu, Bima menekankan perlunya setiap instansi pemerintah untuk memiliki narasi yang terintegrasi dan tidak terpisah-pisah. Keterlibatan humas seharusnya dimulai sejak perencanaan kebijakan, bukan hanya di akhir proses.

Dengan pendekatan ko-kreasi yang melibatkan berbagai lapisan, narasi yang dihasilkan bisa lebih kuat dan diterima oleh masyarakat.

Pengawasan Media sebagai Strategi yang Efektif

Selain itu, Bima mendorong agar pengawasan media dioptimalkan untuk membantu memahami penerimaan publik terhadap kebijakan yang ada. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mengukur dampak kebijakan, tetapi juga untuk membaca sentimen masyarakat secara lebih menyeluruh.

Hal ini berarti bahwa humas pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai reaktif terhadap disinformasi yang muncul, tetapi juga harus proaktif dalam menyampaikan capaian dan praktik baik yang terjadi di daerah mereka. Ini bisa menjadi cara efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Bima mengingatkan bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk menjaga hubungan positif dengan publik. Dengan demikian, informasi yang disampaikan harus jelas, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Setiap upaya komunikasi harus bertujuan tidak hanya untuk membela diri, tetapi juga untuk membangun narasi yang positif dan saling mendukung di antara berbagai instansi. Keterlibatan yang holistik dalam proses komunikasi dapat memperkuat fondasi kepercayaan publik.

Oleh karena itu, setiap instansi publik perlu untuk menyelaraskan pesan dan tindakannya dalam upaya yang komprehensif agar tidak terjadi salah paham di masyarakat yang bisa mengarah pada kecemasan sosial.