821 Ribu Rumah di DKI Jakarta Dinilai Tidak Layak Huni Menurut BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa terdapat 821 ribu rumah di DKI Jakarta yang termasuk dalam kategori tidak layak huni. Angka ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyediakan hunian yang aman dan nyaman bagi warganya.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menuturkan hal ini saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meninjau proyek bedah rumah di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Kunjungan itu bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi hunian di kawasan tersebut.

Dalam laporan tersebut, Amalia menyampaikan bahwa Jakarta Barat mencatat angka tertinggi dengan 258 ribu rumah tidak layak huni. Sementara itu, Jakarta Timur menyusul dengan 189 ribu dan Jakarta Utara sebanyak 174 ribu.

Angka Rumah Tidak Layak Huni di Setiap Wilayah Jakarta

Pemerintah mencatat bahwa Jakarta Selatan memiliki 134 ribu rumah tidak layak huni, sedangkan Jakarta Pusat hanya 60 ribu. Data ini mencerminkan perluasan masalah terkait infrastruktur dan ketersediaan hunian yang memadai di ibu kota.

Perbedaan angka ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi hunian yang layak di berbagai wilayah Jakarta. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah yang berupaya memastikan semua warga memiliki akses terhadap tempat tinggal yang sehat.

Selain itu, jumlah rumah tidak layak huni juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya revitalisasi hunian. Kesadaran akan pentingnya perbaikan infrastruktur ini semakin mendesak mengingat dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.

Program Bedah Rumah untuk Meningkatkan Kualitas Hunian

Dalam upaya mengatasi masalah ini, Maruarar Sirait berjanji untuk melakukan perbaikan terhadap 10.300 rumah di Jakarta. Kerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menjadi salah satu langkah strategis untuk merealisasikan program ini.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyatakan bahwa dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Ia mengungkapkan kolaborasi terkait perbaikan rumah yang tidak layak huni ini, termasuk dari menteri lainnya yang mendukung program rusunawa.

Program bedah rumah ini diharapkan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi jumlah hunian yang tidak layak. Langkah ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menyediakan hunian yang aman dan sehat bagi semua warga.

Pendanaan dan Alokasi Anggaran untuk Program Perumahan

Kementerian Perubahan dan Kawasan Permukiman berencana meningkatkan alokasi Program Bedah Rumah di DKI Jakarta menjadi 10.300 unit pada tahun 2026. Ini merupakan peningkatan signifikan dari jumlah alokasi yang sebelumnya hanya 158 unit pada tahun 2025.

Program ini nantinya akan mencakup lima wilayah kota administrasi di Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan perbaikan rumah.

Dalam konteks ini, data BPS menunjukkan bahwa hanya 37,71 persen rumah tangga di DKI Jakarta yang memiliki akses kepada hunian layak. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 68,4 persen, menandakan perluasan program perlu segera diupayakan.

Tantangan dan Harapan untuk Masa Depan Perumahan di Jakarta

Jumlah rumah tidak layak huni yang tinggi menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih serius menangani isu perumahan di Jakarta. Sementara itu, pemerintah berusaha memberikan solusi jangka panjang untuk masalah ini dengan mengembangkan infrastruktur yang lebih baik.

Melihat data yang ada, langkah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hunian yang layak bagi semua lapisan masyarakat sangat krusial. Kesadaran ini dimulai dari edukasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pemerintah.

Dengan berbagai inisiatif dan program yang dicanangkan, harapan untuk menciptakan Jakarta sebagai kota yang lebih layak huni tetap ada. Semua ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan perubahan yang signifikan.