Kritik TB Hasanuddin Terhadap TNI yang Bubarkan Nobar Film Pesta Babi

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengemukakan kritik tajam terhadap pembubaran kegiatan nonton bareng film dokumenter berjudul “Pesta Babi” yang terjadi di Ternate, Maluku Utara. Ia berpendapat bahwa tindakan tersebut bisa melanggar konstitusi serta melampaui tugas pokok TNI, yang seharusnya menjunjung tinggi ruang diskusi di masyarakat.

TB Hasanuddin menyatakan bahwa pembubaran yang dilakukan oleh Dandim 1501 berpotensi melanggar hak atas kebebasan berkomunikasi dan informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Ia juga menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, keberadaan ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan informasi harus dilindungi.

Menurut TB Hasanuddin, tidak ada bukti atau putusan hukum yang menyatakan bahwa film tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Jika ada pihak yang menganggap isi film tersebut provokatif, seharusnya mereka merespons dengan data dan argumentasi, bukan dengan pembubaran.

Relevansi Kebebasan Berpendapat dalam Demokrasi

Pembubaran sepihak kegiatan nonton bareng tersebut menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Setiap warga negara berhak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan pandangan mereka, termasuk dalam bentuk seni dan film. Pembubaran ini, menurut TB Hasanuddin, harus dipandang sebagai langkah mundur dalam berdemokrasi.

Menjaga demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam diskusi dan dialog. Tindakan yang mengekang kebebasan berpendapat akan menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan demokrasi di Indonesia.

Lebih lanjut, masyarakat harus diberi kesempatan untuk memahami berbagai perspektif melalui film dan diskusi. Pembubaran acara semacam ini hanya akan membatasi kreativitas dan ruang diskusi yang dibutuhkan untuk melahirkan ide-ide baru.

Proses Pembubaran yang Kontroversial

Koordinasi yang kurang efektif antara TNI dan aparat penegak hukum lainnya juga menjadi sorotan dalam konteks ini. TB Hasanuddin menegaskan bahwa jika ada indikasi gangguan keamanan, langkah yang seharusnya diambil adalah berkoordinasi dengan kepolisian, bukan melakukan tindakan pembubaran langsung. TNI seharusnya berfokus pada tugas yang sudah diatur dalam Undang-Undang TNI.

Dandim 1501 Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, menyatakan bahwa pembubaran dilakukan berdasarkan penilaian negatif yang ada di media sosial. Namun, keputusan semacam ini seharusnya didasari oleh bukti yang kuat, bukan opini publik semata.

Tindakan pembubaran acara tanpa adanya bukti hukum yang jelas justru menciptakan rasa ketidakpastian di masyarakat. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan, TNI harus bersikap bijak dalam mengambil langkah-langkah yang dapat memengaruhi kebebasan sipil.

Pentingnya Dialog dalam Isu Sensitif

Film “Pesta Babi” sendiri mengangkat isu-isu sensitif terkait deforestasi dan keterlibatan militer dalam agenda nasional. Oleh karena itu, dialog terbuka menjadi sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang konten yang ada dalam film tersebut. Dialog bisa menjadi jembatan untuk memahami perspektif berbeda tanpa harus ada tindakan pembubaran yang merugikan.

Masyarakat maupun pemerintah harus memfasilitasi forum diskusi yang sehat untuk menghindari kesalahpahaman. Pembubaran hanya akan memperuncing masalah, sementara dialog bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan ketidaksepakatan.

Selain itu, penting bagi masyarakat untuk tidak menghakimi sebuah karya seni atau film semata-mata dari judul atau teaser yang ada. Pemahaman yang komprehensif akan membantu dalam menciptakan budaya menghargai keberagaman pendapat dan perspektif.