Ketua DPR Menanggapi IKN Sebagai Ibu Kota Politik pada Tahun 2028

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan bahwa pihaknya akan meminta keterangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai status Ibu Kota Nusantara (IKN) yang direncanakan akan menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Pertanyaan ini muncul agar segala aspek hukum terkait pergeseran status tersebut bisa dijelaskan secara jelas.

“Kami akan segera menanyakan kepada mitra kerja kami, Kemendagri,” ungkap Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 22 September 2025. Dalam rapat itu, dia menekankan pentingnya kejelasan mengenai dasar hukum yang mendasari perubahan status IKN tersebut.

Dia juga menegaskan bahwa penjelasan dari Mendagri, Tito Karnavian, sangat diperlukan, terutama mengenai apakah perlu ada revisi terhadap Undang-Undang IKN saat ini atau jika cukup dengan yang sudah ada. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak melanggar peraturan yang ada.

Pentingnya Klarifikasi Status Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur

Aria Bima menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo mengenai IKN sebagai ibu kota politik sejalan dengan tujuan awal pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

“Prabowo tentu memahami bahwa keputusan ini tidak bertentangan dengan tujuan awal kita menempatkan IKN sebagai Ibu Kota Nusantara,” ujarnya. Dia percaya bahwa penetapan ini merupakan langkah strategis untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru.

Keputusan yang diambil oleh Prabowo, lanjut Aria, mencerminkan kehendak subjektif dan visi ke depan untuk menempatkan IKN pada posisi yang strategis. Diharapkan, dengan langkah ini, pembangunan IKN dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana awal.

Visi Pembangunan IKN hingga Tahun 2028

Harapan besar tertumpu pada realisasi IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Di sinilah tantangan utama bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua elemen pembangunan dapat terpenuhi tepat waktu.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Aria Bima menegaskan perlunya pengawasan dan evaluasi yang intensif agar tidak ada penundaan yang dapat menghambat target tersebut. Semua pihak harus bersinergi untuk mewujudkan cita-cita menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan.

Dengan adanya dukungan yang kuat dari semua sektor, Aria optimis bahwa IKN akan menjadi tempat yang layak dan siap untuk menampung institusi pemerintahan. Pembangunan infrastruktur juga perlu didorong agar dapat memenuhi semua kebutuhan di kawasan tersebut.

Implementasi dan Tantangan dalam Proyek IKN

Tantangan dalam implementasi proyek IKN juga tidak bisa dianggap sepele. Berbagai masalah mulai dari pembiayaan hingga keterlibatan masyarakat setempat harus diperhatikan agar progres pembangunan dapat berjalan mulus.

Selain itu, penting juga untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pembangunan. Keterlibatan mereka akan memberikan perspektif yang lebih luas dan membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul di lapangan.

Aria Bima juga mengingatkan mengenai pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sosialisasi mengenai manfaat pembangunan IKN harus dilakukan agar masyarakat tidak merasa terasing dari proses tersebut.