Dua Mantan Kasat Narkoba Kaltim Terlibat Jaringan Narkoba

Dua mantan Kepala Satuan Narkoba di Polda Kalimantan Timur kini menghadapi konsekuensi hukum setelah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Kasus ini membuka tabir mengenai oknum petugas keamanan yang diduga berkolusi dengan pelaku kejahatan, mengguncang citra institusi kepolisian di wilayah tersebut.

Kasus pertama melibatkan eks Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat, AKP Deky Jonathan Sasiang. Ia diduga berkolaborasi dengan bandar narkoba berinisial Ishak dalam praktik ilegal ini yang mempertegas permasalahan sistemik yang ada di tubuh kepolisian.

“Penyidik dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menemukan bukti kuat mengenai keterlibatan AKP Deky,” ungkap Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso. Ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh aparat keamanan.

Pengungkapan Kasus Deky Jonathan Sasiang yang Mengguncang Narkoba di Wilayah Tersebut

Penyidik mencatat bahwa Deky menjalin komunikasi dengan Mery Christine Kiling, yang berperan sebagai bendahara jaringan narkoba. Melalui Mery, Deky meminta agar bandar Ishak menjual sabu dengan harapan bisa menangkap Fathur, sebagai upaya publikasi tahunan di kepolisan.

“Dia menjanjikan perlindungan bagi Ishak dengan imbalan kesuksesan menangkap Fathur,” jelas Eko. Tindakan ini menuntut perhatian lebih terhadap integritas aparat dalam menjalankan tugasnya.

Di sisi lain, Mery mengakui perannya dalam bisnis narcotics ini. Ia tidak hanya mengelola keuangan, tetapi juga bertanggung jawab atas pengemasan dan penjualan produk narkoba tersebut.

Mery menyatakan bahwa loket penjualan narkoba tersebut terletak di sebuah tempat yang disewa dengan alasan sebagai koperasi simpan pinjam. “Kenyataannya, loket tersebut digunakan untuk transaksi ilegal tanpa sepengetahuan pemilik,” tambahnya.

Keterlibatan lainnya juga terungkap, termasuk aliran dana yang diberikan kepada AKP Deky untuk memastikan bahwa bisnis narkoba mereka tidak terganggu. Proses penelusuran aliran dana ini menjadi poin penting dalam penyidikan lebih lanjut.

Dampak Serius dari Penangkapan Mery Kiling dan Marselus Vernandus

Bersama Mery, polisi juga menangkap Marselus Vernandus yang berperan sebagai perantara dalam peredaran narkoba. Penangkapan ini menunjukkan adanya jaringan yang lebih luas dan keterlibatan berbagai pihak dalam transaksi ilegal tersebut.

Setelah dilakukan interogasi, ditemukan bahwa Mery telah memberikan sejumlah uang kepada Deky sebagai bentuk suap untuk jaminan keamanan operasi mereka. Hal ini menuntut evaluasi terhadap sistem pengawasan dalam organisasi kepolisian.

Berbagai rincian mengenai transfer dana juga ditemukan, menciptakan gambaran jelas mengenai keterkaitan antara aparat dan pelaku kejahatan. Ini menambah daftar panjang masalah yang dihadapi institusi dalam hal integritas.

Setelah penyidikan berlanjut, tindakan lanjut diambil oleh kepolisian untuk mengidentifikasi dan menangkap anggota lain yang terlibat. Temuan mengenai dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga akan menjadi fokus utama dalam kasus ini.

Keterlibatan Lain dalam Sindikat Narkoba di Kalimantan Timur

Kasus kedua melibatkan mantan Kasat Narkoba Polres Kutai Kartanegara, AKP Yohanes Bonar Adiguna. Penangkapannya menunjukkan bahwa masalah narkoba tidak hanya melibatkan satu individu, tetapi merupakan sebuah jaringan yang teroganisir.

Informasi awal mengenai paket mencurigakan yang dikirim dari Medan menjadi titik awal penyelidikan. Polisi melakukan pengawasan di beberapa titik dan berhasil menangkap seorang pria yang sedang mengambil paket untuk Bonar.

Pemilikan paket tersebut mencakup 20 cartridge liquid vape mengandung narcotics, dan ini memperlihatkan betapa cepatnya perdagangan narkoba berevolusi. Bonar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas pelanggaran hukum yang dilakukan.

Berdasarkan penemuan, Bonar diduga telah melakukan operasi serupa berkali-kali. Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat rendah dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

Proses hukum terhadap Bonar berjalan cepat, dan ia dijerat dengan berbagai pasal dalam UU Narkotika. Selain itu, ia juga akan menghadapi sanksi administratif dari kepolisian yang dapat berujung pada pemecatan.