Buruh Kembali Ancam Demo Jelang Pengesahan RUU Ketenagakerjaan

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, menyatakan bahwa perwakilan buruh telah menyerahkan sebelas tuntutan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Meskipun sudah ada pengajuan, pihak DPR belum memberikan kepastian tentang apakah tuntutan tersebut akan diakomodasi menjadi undang-undang.

Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR pada 29 September, Sunarno menjelaskan bahwa DPR RI belum bisa memberikan jawaban mengenai isu-isu penting yang diajukan oleh buruh. “Pihak DPR belum dapat memastikan 11 isu krusial yang kita bawa,” ujarnya penuh tanda tanya.

Sunarno juga merasa khawatir karena belum ada keputusan terkait RUU tersebut, yang masih berproses dan belum sampai tahap pengesahan. Jika hingga 6 Oktober tidak ada perubahan, buruh siap menggelar unjuk rasa kembali sebagai bentuk protes.

Situasi Ketidakpastian dalam Pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Sunarno merujuk pada informasi yang menyatakan bahwa RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dijadwalkan untuk disahkan pada 6 Oktober. Ia menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, massa buruh akan kembali turun ke jalan untuk mengawal proses pengesahan itu. “Kita akan hadir di sini lagi untuk mengawal hasilnya,” tegasnya.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan kesaksian dari Wakil Ketua DPR, yang menerima massa buruh dalam diskusi di depan gedung tersebut. Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal berinteraksi langsung dengan para massa yang menuntut agar suara mereka didengar.

Sunarno menjelaskan bahwa substansi RUU yang saat ini dibahas tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diberlakukan sebelumnya. Hal ini semakin menguatkan keraguan buruh terhadap perubahan yang diharapkan dari RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini.

Pentingnya Memperjuangkan Hak-Hak Buruh di Tengah Krisis Ketenagakerjaan

Salah satu tuntutan utama buruh adalah mengenai pembatasan sistem kerja kontrak, yang dianggapnya mirip dengan bentuk perbudakan. Buruh merasa bahwa praktik ini tidak adil dan merugikan mereka secara sistematis. Dianggapnya, pekerja kontrak seolah tidak memiliki kepastian masa depan.

Selain itu, terdapat pula tuntutan untuk melakukan pembatasan terhadap praktik pekerjaan magang yang saat ini banyak dilakukan. Sunarno menilai bahwa banyak pekerja yang menjadi korban PHK kini terpaksa beralih menjadi pekerja magang, sehingga mengarah pada eksploitasi, bukan pengalaman kerja.

“Banyak pekerja yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang merugikan,” ungkap Sunarno, menyoroti bahwa kondisi ini membuat mereka terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ia menegaskan bahwa semua tuntutan ini didasari oleh keinginan untuk melindungi hak-hak buruh yang selama ini terabaikan.

Komitmen Buruh untuk Memperjuangkan Keadilan dan Kesejahteraan

Dengan segala tuntutan yang diajukan, buruh berharap akan ada kesadaran lebih dari
pihak DPR dan pemerintah. Mereka ingin agar pemerintah memperhatikan nasib dan kesejahteraan pekerja, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini. Buruh merasa hak mereka tidak sepenuhnya dilindungi.

Sunarno menekankan pentingnya pemerintahan untuk menjawab tuntutan tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. “Kami di sini bukan hanya untuk menuntut, tetapi untuk memperjuangkan hak yang seharusnya kami miliki,” tuturnya.

Aksi unjuk rasa yang telah dilaksanakan ini menggambarkan situasi yang semakin mendesak, di mana kelompok buruh ingin agar suara mereka didengar dan dicermati. Mereka berjanji akan terus berjuang hingga adanya jawaban dan tindakan nyata dari pihak pemerintah.