Kronologi Pemakzulan Sitti Husniah dan Pemecatan dari Jabatan Bupati Gowa

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Sitti Husniah Talenrang dari jabatannya sebagai Bupati Gowa. Keputusan ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada 14 Oktober 2026, sebagai respon terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan pemakzulan dari DPRD Kabupaten Gowa.

SK tersebut ditujukan untuk menegakkan kepatuhan hukum setelah proses pendapat dari MA tentang situasi Bupati Gowa ini. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

Pemakzulan Sitti Husniah dipicu oleh serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gowa. Investigasi ini menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi di bawah kepemimpinannya, mencakup berbagai isu serius yang membutuhkan perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang.

Penyelidikan dan Proses Pemakzulan Sitti Husniah

Informasi mengenai pemakzulan Sitti Husniah menjadi menarik perhatian publik, terutama karena berkaitan dengan keputusan MA yang tersebut. Melalui nomor registrasi 1P/UP/2026, MA memberikan hasil putusan pada 1 Oktober, yang mengonfirmasi langkah DPRD untuk memproses pemecatan tersebut.

Proses ini diikuti dengan laporan dari Pansus yang mengidentifikasi dugaan pelanggaran dalam kepemimpinan Sitti Husniah. Terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus dalam laporan tersebut, yang menunjukkan pentingnya transparansi dalam pemerintahan.

Isu pertama adalah dugaan perselingkuhan yang melibatkan Sitti Husniah. Kontroversi ini mencuat di tengah masyarakat pada Maret 2026, melibatkan mantan konsultan politiknya, yang menimbulkan kemarahan dan aksi unjuk rasa dari warga setempat.

Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Sitti Husniah juga terlibat dalam dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan seragam sekolah gratis pada tahun anggaran 2025. Nilai estimasi untuk program tersebut mencapai Rp16 miliar, yang tentunya menjadi perhatian bagi masyarakat.

Selain itu, ada tuduhan penyalahgunaan wewenang terkait cabutnya bantuan beasiswa untuk program doktoral bagi salah seorang mahasiswi. Hal ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran yang lebih luas dalam penggunaan wewenang dan fasilitas yang ada.

Kasus ini semakin diperparah dengan penyelidikan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) di mana Sitti Husniah ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa perkara, termasuk pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Detail Kasus Pemerasan yang Dihadapi Sitti Husniah

Di antara dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Sitti Husniah, terdapat beberapa aspek yang terungkap oleh pihak berwenang. Sitti dituduh melakukan pemerasan terkait izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari pengembang perumahan.

Kasus berikutnya melibatkan pemerasan yang dilakukan kepada sebuah jaringan minimarket dengan dalih tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Tuntutan sebesar Rp85 juta untuk setiap gerai baru dinilai sebagai tindakan yang melanggar norma hukum.

Selain itu, dalam konteks pengurusan izin bangunan, dia juga dituduh meminta satu unit rumah dengan potongan harga yang signifikan sebagai syarat persetujuan bangunan bagi proyek tertentu. Ini menunjukkan adanya praktik-praktik korupsi yang merugikan negara.

Status Sitti Husniah kini berada dalam situasi yang tidak menentu setelah pemecatan tersebut. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah menandatangani penunjukan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin, sebagai Pejabat Sementara Bupati. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kesinambungan pemerintahan di Kabupaten Gowa.

Dalam menyikapi keputusan pemecatan ini, Sitti Husniah menyatakan sikap pasrah. Ia mengungkapkan niatnya untuk lebih fokus kepada keluarganya setelah proses hukum yang panjang ini. Ini mengindikasikan adanya keinginan untuk meneruskan hidup dengan cara yang lebih sederhana pasca-kejadian.

Keputusan dan perkembangan terbaru dalam kasus ini sangat bergantung pada sikap masyarakat dan institusi pemerintahan yang akan terus mengawasi jalannya hukum serta keadilan dalam proses pemakzulan tersebut. Hal ini tentu bisa menjadi pelajaran berharga untuk pencegahan tindakan serupa di masa mendatang.