Peringatan Empat Tahun Tragedi Kanjuruhan: Menuntut Keadilan dan Tidak Melupakan

Peristiwa empat tahun yang lalu menyimpan kenangan tragis bagi masyarakat Malang, khususnya para pendukung Arema FC. Peringatan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 135 orang itu kembali diingat dengan haru pada malam 1 Oktober lalu, saat ratusan orang berdatangan ke Balai Kota Malang.

Dari sore hari, mereka mulai berkumpul membawa berbagai poster yang mengungkapkan permohonan keadilan. Dalam momen tersebut, lilin dinyalakan mengelilingi kaus bertuliskan “Justice For The 135+”, mengingatkan semua orang akan tragedi yang menyakitkan itu.

Emosi semakin meningkat saat nama-nama korban dibacakan satu per satu, diiringi dengan lantunan doa Al-Fatihah. Setiap nama yang disebut diwakili oleh wadah hitam yang digenggam oleh boneka kayu, menandakan ingatan yang takkan pudar.

Mengarungi Kesedihan: Mempertahankan Kenangan Tragedi Kanjuruhan

Koordinator Aksi Kamisan, Eko, menegaskan pentingnya mengingat tragedi ini tidak hanya sebagai sebuah peristiwa, tetapi sebagai bagian dari perjalanan keadilan. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa angin perubahan harus terus ditiupkan oleh masyarakat untuk memastikan tragedi ini tidak terlupakan.

Aksi teatrikal dalam peringatan ini diharapkan menjadi simbol yang tak hanya merawat ingatan tetapi juga menyuarakan hak-hak korban. Eko mengingatkan bahwa berbicara tentang Kanjuruhan adalah suatu bentuk pengakuan terhadap kehilangan yang dialami banyak orang.

Selama empat tahun berlalu, legalitas keadilan bagi para korban tampaknya masih berada dalam bayang-bayang harapan. Kendati langkah hukum telah ditempuh dengan berbagai upaya, Eko menegaskan masih ada banyak yang perlu dilakukan agar keadilan benar-benar terwujud.

Menghadapi Ketidakpastian Hukum dan Keadilan yang Terabaikan

Masyarakat merasa frustrasi dengan jalan hukum yang seakan buntu. Upaya litigasi yang sudah dilakukan dinilai belum dapat memberikan kepastian bagi keluarga korban. Eko pun berpendapat bahwa pergeseran fokus kampanye moral diperlukan untuk menjaga agar isu ini tetap hidup dalam ingatan publik.

“Di tahun keempat ini, keadilan tak kunjung sembuh,” serunya. Meskipun negara telah berupaya memberikan restitusi, hal itu dianggap tak memadai untuk menutupi kesedihan mendalam yang dirasakan oleh keluarga korban.

Salah satu perwakilan Aremania, Ambon Fanda, menambahkan bahwa tindakan pemerintah dalam menuntaskan masalah ini sangatlah krusial. Ia mempertanyakan proses hukum yang terlihat tidak adil, terutama vanis ringan yang didapat oleh para terdakwa yang terkait langsung dengan hilangnya nyawa ratusan orang.

Vonis Ringan dan Tantangan di Balik Jeratan Hukum

Fanda menilai vonis yang dijatuhkan kepada beberapa terdakwa tidak sepadan dengan tragedi yang terjadi. Hukuman ringan itu, dalam pandangannya, tidak hanya mengecewakan para keluarga korban, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem hukum yang berjalan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum perlu meningkatkan kinerja untuk mencari pelaku intelektual di balik tragedi ini. Menurutnya, tindakan hukum yang sekarang hanya terlihat sebagai formalitas, dan keluarga korban merasa hak mereka tidak terpenuhi.

Tragedi Kanjuruhan sendiri terjadi setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 ketika gas air mata ditembakkan ke dalam stadion, memicu kepanikan di antara para penonton. Hasilnya, sebanyak 135 orang kehilangan nyawa dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

Perjalanan Hukum yang Panjang dan Tidak Berujung

Pada proses hukum, enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk tiga dari unsur kepolisian. Vonis yang dijatuhkan dinilai sangat ringan, menyebabkan masyarakat gelisah atas ketidakadilan yang terjadi.

Pengadilan sebelumnya menjatuhkan hukuman pidana 1,5 tahun kepada Ketua Panpel dan Suku Sutrisno, namun dua polisi lainnya dibebaskan. Akhir-akhir ini, keputusan Mahkamah Agung (MA) justru memperberat hukuman terhadap beberapa terdakwa, tetapi rasa keadilan tentunya masih dirasa belum memadai.

Dalam sidang, majelis hakim mengemukakan bahwa PT LIB, selaku penyelenggara liga, mengabaikan keselamatan penonton dan pemain. Hakim berpendapat bahwa pertimbangan keamanan seharusnya lebih diutamakan daripada kepentingan komersial yang menguntungkan.