Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, memberikan kritik tajam terhadap rencana evaluasi pemilihan kepala daerah yang berpotensi mengubah mekanisme pemilihan menjadi melalui DPRD. Berdasarkan pandangannya, langkah tersebut dianggap sebagai kemunduran dalam proses demokrasi yang telah ditempuh Indonesia.
Said menegaskan bahwa wacana mengubah pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung adalah tindakan gegabah. Menurutnya, keputusan seperti itu bisa menarik kembali langkah maju yang telah dicapai dalam sistem demokrasi.
“Kita sudah melangkah jauh, dan tiba-tiba ingin mundur lagi, ini berbahaya,” ujar Said setelah acara Konferensi Daerah PDIP Jatim di Surabaya. Ia menekankan pentingnya meninjau ulang rencana ini agar tidak mengganggu substansi demokrasi yang sudah ada.
Argumen Mengenai Pilkada Langsung yang Perlu Dipertimbangkan
Said Abdullah menilai bahwa pilkada langsung adalah bagian integral dari pendewasaan demokrasi di Indonesia. Proses ini memberikan partisipasi yang lebih besar kepada masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah mereka.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa diskusi mengenai pengembalian pilkada tak langsung harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika tidak, ada kemungkinan akan mengorbankan hak suara rakyat dan kekuatan keputusan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat.
“Kita seharusnya tidak hanya melihat dari sisi biaya, tetapi dari sudut pandang partisipasi rakyat,” ujarnya. Dengan kata lain, penting untuk mengevaluasi lebih dalam mengenai dampak dari setiap kebijakan yang diusulkan.
Pertimbangannya pada Biaya Politik dan Pendidikan Politik
Dalam pandangannya, alasan biaya tinggi dalam pilkada langsung tidak boleh menjadi satu-satunya alasan untuk mengubah sistem pemilihan. Said berargumentasi bahwa pendekatan melalui DPRD belum tentu lebih murah atau bebas dari masalah serupa.
Ia meminta agar setiap pihak yang mendukung perubahan ini ikut mempertimbangkan banyak aspek, bukan hanya faktor biaya. Dengan pemilihan melalui DPRD, pertanyaannya adalah apakah biaya tersebut akan berkurang atau malah meningkat.
“Mari kita kaji bersama, apa benar proses lewat DPRD itu lebih ekonomis?” tandasnya. Sebagian besar isu dalam demokrasi sejatinya bergantung pada bagaimana politik dilaksanakan dan diajarkan kepada masyarakat.
Tantangan Utama dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi
Said mengingatkan bahwa tantangan utama demokrasi bukan terletak pada sistem pemilihan, tetapi pada sejauh mana partai politik mampu mendidik masyarakat tentang pentingnya suara mereka. Dia menekankan pentingnya edukasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai praktik politik yang sehat.
“Problem yang ada bukan sekadar sistem pemilihan, tetapi bagaimana partai-partai politik melakukan edukasi kepada pemilih,” ungkap Said. Dia sangat percaya bahwa kesadaran akan pentingnya memilih tanpa terpengaruh politik uang adalah langkah yang krusial.
Berdasarkan penilaian Said, perubahan yang diinginkan dalam proses pemilihan harus mengedepankan kepentingan pendidikan politik yang mendalam, agar masyarakat lebih mengerti dan memahami proses demokrasi yang ada saat ini.
Kompol Satria Belum Dieksekusi soal Penjualan Barang Bukti Sabu, Ini Penjelasan Kejari Batam
Masalah Gigi Anak Sering Terabaikan, Baru Pergi ke Dokter Ketika Sudah Parah
Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Antar MBG Sampai Pagar Sekolah
