Koalisi Sipil Mendesak Hentikan Militerisasi Pelatihan SPPI dan Kopdes-KNMP

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengungkapkan duka mendalam atas kejadian tragis yang menewaskan lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mereka mengikuti latihan dasar militer. Peristiwa ini menjadi sorotan tajam mengenai kebijakan yang kurang tepat dalam menggabungkan pendekatan militer ke dalam ruang sipil. Mereka menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program semacam ini.

Dalam pernyataan resmi mereka, koalisi tersebut mengkritik keras penggunaan metode militer yang tidak sesuai untuk pelatihan sipil. Mereka menyatakan bahwa pendekatan yang diterapkan tidak didasari oleh kebutuhan nyata dan malah berpotensi menimbulkan konsekuensi fatal di masa depan. Kejadian ini harus menjadi momen refleksi dan perubahan dalam pengelolaan program-program yang berhubungan dengan masyarakat.

“Tragedi ini adalah akibat dari kebijakan yang keliru, memaksakan pendekatan militer tanpa alasan yang jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap pernyataan tersebut pada Sabtu (27/6).

Reaksi Koalisi Terhadap Program Pelatihan Koperasi

Koalisi terdiri atas beragam organisasi sipil, termasuk Imparsial, KontraS, YLBHI, dan banyak lainnya, yang menyuarakan keprihatinan tentang sistem pendidikan dan pelatihan yang diterapkan. Mereka berargumen bahwa pelatihan militer tidak sesuai untuk calon pengelola koperasi karena tidak berhubungan dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan organisasi sipil. Dalam pernyataan tersebut, mereka menegaskan bahwa kompetensi ini perlu dibangun melalui tata kelola organisasi yang baik dan akuntabilitas.

Para anggota koalisi menilai bahwa melibatkan TNI dalam program KDKMP merupakan langkah yang tidak tepat, menciptakan berbagai persoalan hukum. Mereka mengingatkan bahwa hal ini berpotensi merusak semangat reformasi sektor keamanan yang seharusnya dijunjung tinggi. Pemerintah perlu mengkaji kembali peran TNI dalam program-program sipil yang seharusnya berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan bukan pendekatan militer.

Penting untuk diingat bahwa organisasi sipil dan kekuatan militer memiliki fungsi yang berbeda. Mereka mengingatkan bahwa jika organisasi sipil dikelola dengan prinsip-prinsip militer yang kaku, hal itu dapat mengikis nilai-nilai demokrasi dan kepemimpinan sipil yang sangat dibutuhkan. Pendekatan seperti ini tidak bisa diterima dalam kerangka negara yang demokratis.

Akurasi Deskripsi Tugas dan Pelatihan

Koalisi mempertanyakan mengapa latihan militer yang keras diterapkan pada calon manajer. Mereka berpendapat bahwa prinsip-prinsip militer, seperti hirarki dan kepatuhan, tidak cocok bagi mereka yang bekerja dalam lingkungan sipil di mana kreativitas dan dialog diperlukan. “Memindahkan budaya tersebut ke dalam organisasi sipil dapat menghasilkan kepemimpinan yang anti-kritik dan minim dialog,” ungkap perwakilan koalisi.

Dalam konteks ini, tragedi kematian lima calon manajer menjadi pengingat akan kesalahan mendasar dalam merancang program-program pelatihan. “Program pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih cacat secara konseptual, dibangun di atas asumsi yang keliru antara disiplin militer dan profesionalisme di organisasi sipil,” tegas mereka.

Mereka pun menyerukan pada pemerintah untuk menghentikan penggunaan pendekatan militer dalam program-program sipil lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Praktik semacam itu tidak hanya menyalahi agenda reformasi sektor keamanan, tetapi juga membingungkan batasan fungsi antara institusi pertahanan dan institusi sipil.

Pernyataan Kementerian Pertahanan Mengenai Latihan Militer

Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan klarifikasi mengenai pelatihan yang diikuti oleh para calon manajer KDKMP/KNMP. Dalam konferensi pers, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menjelaskan tujuan pelatihan tersebut untuk membentuk karakter dan disiplin. Dia menekankan bahwa pelatihan ini bertujuan agar calon manajer memiliki jiwa kepemimpinan dan integritas yang tinggi.

Ketut menyebutkan bahwa pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan bekerja di bawah tekanan dan menciptakan semangat pengabdian kepada masyarakat. Dengan karakter yang diharapkan kuat, diharapkan koperasi yang dikelola dapat berkontribusi pada perekonomian rakyat di pedesaan.

Namun, ia menegaskan bahwa kegiatan fisik dalam pelatihan tidak bertujuan menjadikan pengelola koperasi sebagai prajurit. Penekanan pelatihan lebih kepada pembentukan mental dan karakter yang solid serta kemampuan memecahkan masalah, bukan saja berfokus pada kemampuan fisik.

Setelah insiden yang merenggut nyawa beberapa peserta, Kementerian Pertahanan berencana melakukan evaluasi untuk memastikan pelatihan disesuaikan dengan kondisi peserta. Mereka berkomitmen untuk meninjau semua aspek pelatihan demi mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.

Langkah-langkah pencegahan tersebut dinilai penting, agar semua materi pelatihan dapat diterima dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan, khususnya bagi peserta yang tidak terbiasa dengan pelatihan semacam itu.