4 Wartawan Terkena Kekerasan saat Meliput Demo di Aceh, Polisi Berkomentar

Sejumlah jurnalis mengalami tindak intimidasi dan kekerasan saat meliput demonstrasi penolakan terhadap Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 mengenai Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Kantor Gubernur Aceh pada Rabu (13/5). Insiden ini tidak hanya mengguncang dunia jurnalistik, tetapi juga menimbulkan sorotan terhadap perlindungan media dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Di tengah kericuhan antara massa protes dan aparat, laporan menunjukkan bahwa empat jurnalis mengalami intimidasi dan perampasan alat kerja mereka. Ketegangan ini lantas memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat yang peduli akan kebebasan pers dan hak jurnalis.

Di antara korban dalam insiden ini adalah jurnalis bernama Dani Randi. Saat berusaha melindungi diri dari kericuhan, Dani menghadapi berbagai ancaman yang menghalangi tugasnya sebagai jurnalis.

Keputusan dan Intimidasi yang Dihadapi Jurnalis di Lapangan

Ketika aparat mulai menghalau massa, Dani berlari menuju Gedung Serbaguna Balee Meuseuraya Aceh (BMA) untuk mencari perlindungan. Di tempat tersebut, ia berupaya menulis laporan perkembangan situasi menggunakan tablet, sementara baterai ponselnya habis.

Namun, beberapa menit kemudian, aparat berpakaian preman mulai menyisir tempat perlindungan tersebut. Dani saat itu menunjukkan kartu identitas persnya, namun usaha tersebut tampaknya sia-sia karena aparat berada dalam kondisi emosional dan tidak menerima penjelasan dengan baik.

Menurut pengakuan Dani, aparat berusaha merampas tablet dan ponsel dari tangannya. Dalam keadaan terperangkap akibat gas air mata, ia kesulitan melihat siapa saja yang mengerumuninya, sebuah kondisi yang sangat rentan bagi seorang jurnalis.

Sikap Komite Keselamatan Jurnalis dalam Menghadapi Kekerasan

Setelah situasi mereda, Dani sempat mendapatkan kembali alat kerjanya, namun ia tetap dipaksa untuk menghapus dokumen liputannya. Keberaniannya untuk tidak menghapus rekaman tersebut, membuatnya diminta meninggalkan gedung.

Jurnalis lainnya, seperti Hulwa Dzakira, Helena, dan Nora juga mengalami perlakuan serupa, di mana mereka dipaksa menghapus rekaman saat aparat menghalau massa. Situasi ini memicu kekhawatiran akan keselamatan dan kebebasan pers di Aceh.

Menanggapi insiden yang melibatkan jurnalis, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh mengutuk berbagai tindakan yang mengarah pada kekerasan terhadap jurnalis. Mereka menegaskan bahwa intimidasi dan perampasan alat kerja bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers yang harus dilindungi.

Pernyataan dari Pihak Kepolisian Mengenai Insiden Terkait Jurnalis

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Andi Kirana, mengambil langkah untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Dalam pernyataannya, Andi menyatakan telah bertemu dengan jurnalis yang mengalami intimidasi dan berkomitmen untuk mengusut kasus ini lebih lanjut.

Andi meminta maaf atas kejadian tersebut, mengklaim bahwa kondisi pada saat itu telah tidak terkendali. Ia juga mencatat bahwa sejumlah tindakan oleh oknum aparat yang tidak sesuai prosedur perlu dievaluasi agar tidak terulang di masa mendatang.

Kapolresta menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan arahan kepada seluruh personel untuk tidak melakukan tindakan intimidasi terhadap wartawan saat meliput berita, terutama di tengah situasi kericuhan.

Reaksi dan Aspirasi Masyarakat Terhadap Kebijakan Jaminan Kesehatan

Demonstrasi yang diadakan oleh Aliansi Rakyat Aceh (ARA) bertujuan untuk menuntut pencabutan Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA. Massa beranggapan bahwa regulasi ini merugikan masyarakat dan bertentangan dengan Qanun JKA.

Kericuhan terjadi ketika demonstran mencoba menembus barikade yang dibentuk aparat keamanan. Aksi saling dorong dan lemparan botol memicu polisi untuk menggunakan water cannon untuk membubarkan ikatan massa secara paksa.

Rasa frustrasi massa semakin meningkat ketika pihak kepolisian menembakkan gas air mata untuk memecah kerumunan. Tindakan ini memicu reaksi keras dari para demonstran, yang mempertahankan posisi mereka di depan kantor gubernur hingga larut malam.

Demonstrasi ini diwarnai dengan berbagai tuntutan, di antaranya menghapuskan kebijakan yang dianggap membatasi akses layanan kesehatan gratis bagi rakyat Aceh. Dalam kondisi ini, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyatakan bahwa gubernur telah memerintahkan jajaran pemerintah untuk menerima kritik dan masukan dari masyarakat sebagai evaluasi terhadap kebijakan yang ada.

Keberadaan berbagai elemen masyarakat baik dari mahasiswa dan organisasi non-pemerintah tergabung dalam aksi ini menunjukkan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat demi kepentingan bersama. Kejadian ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan kebijakan kesehatan di Aceh.