Bencana yang melanda Sumatera pada November 2025 telah menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar dengan kerugian yang diproyeksi mencapai Rp 68,67 triliun secara nasional. Kerugian ini tidak hanya mencakup kerusakan fisik, tetapi juga kehilangan mata pencaharian banyak orang yang terdampak.
Berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh lembaga penelitian, angka kerugian yang fantastis ini setara dengan 0,29 persen penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kerugian tersebut menggambarkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan yang terdampak.
Banjir dan longsor yang terjadi memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap tiga provinsi utama, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketiga provinsi ini mengalami kerugian yang cukup parah di berbagai sektor perekonomian yang berimplikasi pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
Hasil survei menyebutkan bahwa kerugian materi yang langsung akibat bencana ini mencapai Rp 2,2 triliun di kawasan yang paling terdampak. Sektor-sektor yang paling terkena dampak adalah Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertanian Tanaman Pangan.
Rincian Kerugian Ekonomi Akibat Bencana di Sumatera
Kerugian ekonomi yang mencapai Rp 68,67 triliun dapat dirinci menjadi beragam jenis kerugian yang spesifik. Penelitian menunjukkan bahwa kerugian rumah menjadi salah satu komponen utama, dengan asumsi kerugian per rumah mencapai Rp 30 juta.
Di samping kerugian rumah tinggal, biaya untuk membangun kembali jembatan yang hancur diperkirakan mencapai Rp 1 miliar setiap jembatan. Hal ini menunjukkan besarnya tantangan infrastruktur yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat.
Pendapatan keluarga juga menjadi sorotan, di mana kerugian dihitung berdasarkan hilangnya pendapatan rata-rata harian selama 20 hari kerja. Kondisi ini menambah beban ekonomi pada keluarga yang sudah terdampak secara fisik.
Sektor pertanian pun turut merasakan dampak buruk, dengan estimasi kerugian lahan sawah mencapai Rp 6.500 per kilogram. Asumsi 7 ton hasil per hektare (Ha) menunjukkan betapa parahnya kerugian yang dialami para petani.
Perbaikan infrastuktur jalan pun tidak kalah penting, dengan biaya perbaikan yang diperkirakan mencapai Rp 100 juta per 1.000 meter. Ini menggambarkan kompleksitas dan besarnya biaya yang harus dipikul untuk memulihkan keadaan setelah bencana.
Dampak Sosial dan Kemanusiaan dari Bencana
Selain kerugian ekonomis, bencana ini juga berdampak secara sosial dan kemanusiaan. Data mencatat bahwa sekitar 96.110 keluarga (KK) telah terdampak, dengan total 220.309 jiwa yang terkena dampak langsung. Angka ini sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan.
Dengan 61.518 rumah yang rusak atau terdampak dan 18 jembatan hancur, situasi ini menimbulkan tantangan besar bagi upaya pemulihan. Banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi, mengawali kehidupan baru di tempat yang tidak familiar.
Infrastruktur yang rusak seperti jalan dan jembatan menjadi penghalang dalam mendistribusikan bantuan. Permasalahan ini membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi semakin sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama.
Komunitas yang terkena dampak juga menghadapi tekanan psikologis yang signifikan akibat kehilangan yang dialami. Dengan banyaknya anak-anak dan orang tua yang terpaksa menghadapi kehilangan rumah dan barang berharga, kebutuhan akan dukungan mental juga harus menjadi perhatian utama.
Felicitasi terhadap produsen lokal dan usaha kecil harus dilakukan untuk membantu mereka pulih dari dampak tersebut. Program-program pemulihan ekonomi lokal harus dirancang untuk memberikan stimulus agar kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan.
Langkah-langkah Pemulihan Pasca Bencana yang Diperlukan
Dalam menghadapi situasi pasca bencana, perlu dilakukan langkah-langkah pemulihan yang terencana dan komprehensif. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah pembentukan tim koordinasi yang terdiri dari pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat setempat.
Pembentukan pusat informasi yang memadai penting untuk memberikan update dan transparansi terkait penanganan pasca bencana. Dengan cara ini, warga dapat mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai berbagai bantuan yang tersedia.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan sangatlah penting. Program-program pemulihan harus dirancang bersama masyarakat untuk memastikan kebutuhan mereka benar-benar terpenuhi. Pelibatan ini juga dapat membantu membangun rasa kepemilikan atas proses pemulihan.
Pemerintah juga perlu menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk mendapatkan sumber daya dan keahlian yang dibutuhkan. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dapat mempercepat proses pemulihan dan rekonstruksi.
Terakhir, penting untuk mempersiapkan kebijakan mitigasi untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana dan edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan potensi risiko bencana.







