Respons Putusan MK, DPR Minta Istana IKN Segera Berfungsi dan Digunakan

Anggota Komisi II DPR, Romy Soekarno, mengusulkan agar Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN) berfungsi layaknya Istana Kepresidenan di Jakarta. Usulan ini dimunculkan sebagai respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa hingga saat ini, ibu kota negara masih di Jakarta.

Romy menyampaikan bahwa dengan adanya persiapan yang masih berlangsung, IKN yang sudah siap seharusnya dapat mulai digunakan. Dalam pandangannya, status Istana di IKN bisa disetarakan dengan istana-istana presiden lainnya di luar Jakarta sebagai langkah awal.

“Jika diperlukan, Istana Negara di IKN dapat difungsikan setara dengan kawasan istana presiden seperti di Bogor dan Cipanas,” jelasnya. Pernyataan Romy ini dirilis dari keterangannya pada Rabu, 13 Mei.

Pentingnya Transisi Ibu Kota Negara Dalam Membangun Infrastruktur

Romy berpendapat bahwa keputusan MK tidak hanya menegaskan posisi ibu kota yang kini berada di Jakarta, tetapi juga memberi kesempatan bagi pemerintah untuk mempersiapkan transisi secara bertahap. Hal ini penting untuk menghindari kesan bahwa pembangunan IKN akan dihentikan sepenuhnya.

Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa masyarakat tidak perlu merasa khawatir akan ketidakpastian masa depan IKN. Dengan pendekatan yang lebih terukur, pembangunan di IKN akan tetap berlangsung tanpa memerlukan perubahan drastis yang dapat mengganggu proses saat ini.

Penting bagi pemerintah untuk mendapatkan dukungan publik dalam menjalankan proyek perpindahan ini. Romy pun menyerukan agar masyarakat memahami bahwa meskipun ada tantangan, pembangunan akan dilanjutkan dengan lebih realistis dan strategis.

Strategi Pemindahan Kementerian dan Relevansinya Terhadap Pembangunan

Romy juga mengusulkan bahwa pemindahan kementerian-kementerian tidak harus dilakukan secara bersamaan. Dia mengingatkan bahwa prioritas sebaiknya diberikan kepada kementerian yang relevan dengan pembangunan lingkungan dan energi.

Beberapa kementerian yang disoroti antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan Kalimantan memiliki posisi strategis terkait isu-isu tersebut.

Dia menekankan bahwa pendekatan ini akan memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintah dan pembangunan infrastruktur dengan isu-isu lingkungan di IKN. Sebuah langkah yang diharapkan dapat memperlancar proses transisi ke ibu kota baru.

Keputusan MK dan Dampaknya Terhadap Status Konstitusi IKN

Melalui putusan mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, MK menegaskan bahwa DKI Jakarta masih merupakan ibu kota negara. Ini disampaikan oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang yang berlangsung pada Selasa, 12 Mei.

Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan yang terdaftar dengan nomor 71/PUU-XXIV/2026. Permohonan itu berasal dari pihak-pihak yang khawatir akan kekosongan status konstitusional ibu kota negara, yang bisa berimplikasi pada keabsahan tindakan pemerintah.

Keputusan MK ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai batasan hukum terkait transisi ke IKN. Hal ini juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan ke depan tanpa mengabaikan dasar hukum yang ada.