Dalam perkembangan terbaru di Indonesia, strategi hukum terkait lahan yang dibakar menuai sorotan. Dua entitas masyarakat adat telah mendaftar untuk menguji Pasal 22 angka 24 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.
Masyarakat adat yang terlibat adalah Putes Lekas dari Dayak Taboyan di Barito Utara dan Era Purnama Dewi dari Kampar, Riau. Mereka bersama-sama berjuang untuk melindungi hak tradisional mereka terhadap praktik pertanian yang berkelanjutan.
Pengujian materiil ini dilakukan untuk meminta Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang sesuai bahwa pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan rumusan norma di dalamnya masih rancu dan menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Poin utama dari kegundahan mereka adalah hilangnya batasan jelas mengenai siapa saja yang dapat dianggap sebagai “masyarakat” yang memperoleh pengecualian tersebut. Hal ini memungkinkan pihak non-adat untuk mengeksploitasi kekosongan hukum tersebut sehingga dapat berujung pada kerusakan lingkungan.
Kuasa hukum para pemohon, A. Fahrur Rozi, menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam undang-undang menyebabkan dampak negatif yang signifikan. Ia mengungkapkan bahwa tanpa definisi yang tegas, orang-orang luar dapat melakukan pembakaran lahan sembarangan, sekaligus menyalahgunakan semangat dari kearifan lokal.
Dari sudut pandang masyarakat adat, praktik tradisional seperti tebas-bakar yang mereka jalankan selama ini sangat berbeda dari praktik pembakaran yang dilakukan oleh pihak non-adat. Masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan yang terstruktur dan berakar dalam budaya mereka, yang sangat berbeda dari praktik ilegal yang marak terjadi saat ini.
Perlunya Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat
Praktik pertanian tradisional komunitas Dayak Taboyan merupakan warisan budaya yang mereka jaga dengan penuh disiplin. Meski menggunakan metode pembakaran, prosesnya dilakukan melalui pertimbangan yang matang, termasuk pengetahuan tentang kalender musim dan pembuatan sekat bakar untuk mengontrol penyebaran api.
Sebagai contoh, Putes Lekas menegaskan bahwa praktik mereka tidak menyebabkan kebakaran hutan karena mereka mematuhi tata cara yang telah ditetapkan secara lokal. Namun, di tengah upaya mereka menjaga kelestarian, mereka justru telah menjadi sasaran tuduhan yang tidak berdasar.
Keterpurukan masyarakat adat semakin diperparah dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 yang memperkuat pelarangan untuk pembukaan lahan. Ini meningkatkan risiko bagi mereka, dengan ancaman pidana dan denda yang besar jika dianggap bersalah atas kebakaran yang disebabkan oleh praktik tradisional mereka sendiri.
Sementara itu, Era Purnama Dewi dari Kampar, Riau, mengalami dampak langsung dari masalah ini melalui gangguan kesehatan akibat kabut asap. Ini menunjukkan betapa seriusnya krisis lingkungan yang terjadi, terutama akibat pembakaran yang tidak terkontrol.
Kesulitan yang dihadapi Era mencerminkan realitas yang dialami banyak warga lainnya, di mana pencemaran mengancam kesehatan mereka. Dalam hal ini, mereka berharap ada perbaikan dalam regulasi untuk melindungi hak masyarakat adat terhadap praktik tradisional mereka.
Implikasi Sosial dan Ekonomi dari Kebijakan Terbaru
Permohonan yang diajukan oleh masyarakat adat membawa implikasi besar untuk kebijakan lingkungan dan sosial di Indonesia. Dengan adanya pengujian ini, diharapkan akan ada batasan yang lebih jelas mengenai pembakaran lahan, membedakan antara praktek tradisional dan kegiatan bisnis yang lebih besar.
Ini penting supaya hak-hak masyarakat adat dihargai dan dilindungi, sementara juga memastikan bahwa pembakaran yang tidak bertanggung jawab harus ditangani secara tegas. Kebijakan yang jelas dan bijak dapat menjadi landasan untuk peningkatan kesadaran akan keberlanjutan lingkungan.
Hal ini juga diharapkan dapat menciptakan ruang bagi masyarakat adat untuk melakukan praktik pertanian tanpa rasa takut akan penuntutan. Dengan kata lain, pemisahan yang jelas antara praktik adat dan pembakaran lahan untuk tujuan komersial harus diakui secara hukum.
Pengakuan ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat adat, tetapi juga bagi lingkungan yang acapkali menjadi korban dari tindakan pembakaran sembarangan. Dengan demikian, kita dapat mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.
Secara keseluruhan, ketidakpastian yang diciptakan oleh undang-undang baru ini telah menyoroti pentingnya perdebatan yang lebih luas tentang hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan. Di era perubahan iklim ini, perlindungan terhadap hak tradisional adalah langkah yang krusial untuk masa depan yang lebih baik.
Pentingnya Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan
Kearifan lokal dalam mengelola lahan menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan tradisional dalam penanganan lingkungan. Masyarakat alat memiliki cara unik dalam melakukan perladangan yang telah teruji oleh waktu, dan hal ini perlu dipertahankan dalam menghadapi arus modernisasi.
Selain itu, pengakuan terhadap praktik ini penting tidak hanya bagi keberlangsungan masyarakat adat, tetapi juga bagi keseluruhan ekosistem. Melalui cara-cara tradisional, mereka berkontribusi pada pengelolaan hutan dan lahan yang lebih alami dan berkelanjutan.
Pentingnya pemahaman akan kearifan lokal ini harus diakui oleh seluruh stakeholder, termasuk pemerintah dan masyarakat umum. Kesadaran akan nilai-nilai ini bisa memperkuat kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif.
Dengan mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam kebijakan, pemerintah dapat menciptakan regulasi yang lebih inklusif dan responsif. Hal ini akan mengarah pada solusi yang lebih baik untuk konflik yang muncul antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Semua ini harus menjadi perhatian dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat adat dan lingkungan. Hanya dengan pendekatan yang kolaboratif dan menghargai kearifan lokal, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.





















