Dalam kunjungan kerjanya ke Balikpapan, Presiden Prabowo Subianto mengemukakan pendapatnya mengenai praksis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyoroti masalah pemberian tantiem atau bonus kepada direksi, meskipun banyak perusahaan mengalami kerugian yang signifikan.
Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan, “Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik.” Ia menekankan pentingnya untuk menindaklanjuti permasalahan ini agar BUMN tidak terus menerus mengalami kerugian.
Penting untuk mencermati etika di dalam pemerintahan, terutama dalam pengelolaan BUMN. Kinerja direksi yang meminta uang bonus di saat perusahaan merugi jelas menunjukkan adanya kelalaian dalam tanggung jawab mereka.
Menurutnya, praktik meminta bonus di kondisi seperti ini sangat tidak bisa diterima. “Sudah rugi, minta tantiem lagi. Enggak tahu malu,” katanya dengan nada yakin.
Menegaskan Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan BUMN
Presiden Prabowo menekankan perlunya transparansi dalam setiap aspek pengelolaan BUMN. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.
Keberadaan BUMN seharusnya menjadi tumpuan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dengan pengawasan yang memadai, diharapkan BUMN dapat berkontribusi lebih positif bagi masyarakat dan negara.
Ia juga menegaskan bahwa korupsi dan kolusi harus diberantas untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. “Kami akan bersihkan semuanya,” ujarnya, menunjukkan komitmennya terhadap tidak hanya perbaikan tetapi juga reformasi menyeluruh.
Langkah menuju transparansi tidak hanya melibatkan perubahan kebijakan, tetapi juga pemahaman yang lebih baik dari tiap individu yang terlibat. Pendidikan tentang etika bisnis harus menjadi prioritas.
Kebijakan Baru untuk Direksi BUMN
Sebagai tindak lanjut dari komentarnya, diharapkan akan ada kebijakan baru yang mengatur mengenai bonus dan tantiem untuk para direksi. Kebijakan ini perlu diimplementasikan untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa depan.
Penting bagi para direksi untuk menyadari bahwa mereka adalah pengelola aset negara. Tanggung jawab mereka tidak hanya terbatas pada pencapaian laba, tetapi juga pada integritas dan etika bekerja.
Keberadaan peraturan yang lebih ketat tentang kompensasi akan membantu menekan praktek-praktek tidak sehat yang selama ini terjadi. Hal ini diperlukan untuk menjaga kredibilitas BUMN di mata publik.
Komponen penting lainnya adalah penyadaran akan pentingnya akuntabilitas. Direksi harus siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, terutama ketika menyangkut penggunaan dana perusahaan.
Menggagas Reformasi BUMN yang Berkelanjutan
Reformasi yang ingin dilakukan Presiden Prabowo tidak hanya untuk saat ini, tetapi harus bersifat berkelanjutan. Hal ini untuk memastikan bahwa BUMN bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Langkah-langkah konkret yang perlu ditempuh termasuk pembenahan manajemen, peningkatan keterampilan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Semua ini demi menciptakan BUMN yang lebih responsif dan bertanggung jawab.
Penting juga untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses reformasi ini. Dengan memberikan ruang bagi masukan masyarakat, BUMN dapat lebih baik dalam mengakomodasi kebutuhan rakyat.
Presiden Prabowo meyakini bahwa melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, BUMN akan mampu mencapai tujuan yang lebih besar. Inisiatif ini merupakan langkah awal menuju transformasi yang diperlukan.
Nonton Ulang Reply 1988 dan Serial Lama Lainnya Mengasyikkan, Ini Alasannya
Tarian Tabola Bale Universitas Pecahkan Rekor Dunia MURI
Perkuat Pengurus Melalui RUPSLB 2025, Siap Hadapi Tantangan Digital
