Target Layanan Tanah DKI Selesai dalam 10 Hari Melalui PERINTIS

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menetapkan target ambisius untuk menyelesaikan proses peralihan hak atas tanah dalam kurun waktu sepuluh hari kerja melalui skema Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah akses masyarakat untuk mengurus urusan pertanahan yang mereka butuhkan.

Untuk mencapai target tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) didorong agar kerja sama dan koordinasi masing-masing lembaga lebih optimal. Hal ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah administrasi yang selama ini menghambat proses pengalihan hak.

Pramono menjelaskan pentingnya kesamaan data, sistem, dan koordinasi antara instansi agar setiap masalah yang ada dapat diatasi secara efisien. Tanpa melanggar ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku, semua pihak diharapkan menyusun langkah-langkah yang lebih terarah dalam urusan tanah.

Sistem PERINTIS: Solusi Ampuh untuk Permasalahan Pertanahan

Sistem Peralihan Hak Terintegrasi atau PERINTIS, yang dicanangkan oleh Gubernur, menjadi sorotan saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-39 Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Balai Agung. Melalui sistem ini, diharapkan proses verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat dilakukan dalam waktu tiga hari kerja saja.

Pramono juga menambahkan bahwa pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT akan memakan waktu dua hari kerja. Selanjutnya, pendaftaran peralihan hak akan diselesaikan di Kantor Pertanahan dalam waktu lima hari kerja, sehingga total proses dapat diselesaikan maksimal dalam sepuluh hari kerja.

Sistem ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat. Melalui ini, diharapkan warga DKI Jakarta dapat merasakan kemudahan dalam pengurusan administrasi pertanahan.

Perlunya Integrasi Data dan Sistem Antara Instansi Pertanahan

Pramono menegaskan bahwa pentingnya integrasi data dan sistem antara Bapenda, PPAT, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN harus diperkuat. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, masalah-masalah yang berkaitan dengan data pertanahan, perpajakan, dan kendala lain dapat diatasi lebih cepat dan efisien.

Ia menekankan bahwa dengan validasi data yang baik, perbedaan angka dan informasi dapat diminimalisir. Hal ini tentunya akan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertanahan, terutama melalui BPHTB.

Berdasarkan catatan, realisasi BPHTB pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp6,01 triliun, dan hingga 30 Juni 2026, angkanya sudah mendekati Rp2,47 triliun. Dengan pencapaian seperti ini, pemerintah akan lebih fokus dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Kolaborasi Antara Pemerintah dan Lembaga Profesi di Bidang Pertanahan

Gubernur juga menyampaikan penghargaan kepada IPPAT dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang turut serta dalam mendukung tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan di lingkungan daerah.

Ketua IPPAT DKI Jakarta, Dewantari Handayani, menguraikan pentingnya integrasi antara Bapenda, PPAT, dan BPN dalam mempercepat layanan administrasi. Dengan terbitnya keputusan Menteri ATR/BPN mengenai peralihan hak terintegrasi, koordinasi tersebut menjadi semakin penting.

Proses yang diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu tiga hari untuk verifikasi BPHTB dan lima hari di kantor pertanahan membuat seluruh skema operasional menjadi lebih sistematis. Ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen pertanahan.