Pemerintah Indonesia berencana untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bantuan ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, 20 Oktober 2025, dan berlangsung hingga akhir tahun, sebagai upaya untuk mendukung ekonomi masyarakat yang terdampak.
Menurut Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, bantuan akan disalurkan dari bulan Oktober hingga Desember. Penyaluran ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan finansial yang dibutuhkan masyarakat selama masa sulit ini.
“Setiap KPM akan menerima Rp300.000 per bulan selama tiga bulan,” ungkap Teddy. Dengan demikian, dalam satu kali penarikan, setiap keluarga berhak menerima total Rp900.000.
Rincian Penyaluran Bantuan Langsung Tunai oleh Pemerintah
Bantuan ini akan disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penyaluran dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu bagi penerima manfaat yang membutuhkan.
Teddy juga menambahkan bahwa program BLTS ini diluncurkan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat. Peluncuran program ini diinisiasi oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Kepastian penyaluran juga diperoleh dari komunikasi langsung dengan bank dan kantor pos. “Uang bantuan akan tersedia mulai hari Senin dan seterusnya,” tegas Teddy, mengharapkan agar proses penyaluran berjalan lancar sesuai dengan harapan Presiden.
Mengapa Bantuan Ini Diberikan pada Waktu yang Krisis?
Pemberian bantuan ini merupakan respons cepat dari pemerintah terhadap kondisi ekonomi yang menantang. Dengan adanya pandemi dan krisis ekonomi, banyak keluarga yang terpaksa menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bantuan selama tiga bulan ini diharapkan dapat memberikan sedikit kelegaan bagi para penerima. Selain itu, langkah ini juga merupakan hasil dari efisiensi anggaran yang dilakukan awal tahun oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Total dana yang dialokasikan untuk bantuan ini mencapai lebih dari Rp30 triliun, menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam menangani masalah sosial yang ada. Harapannya, bantuan ini dapat meringankan beban hidup masyarakat miskin dan meningkatkan daya beli mereka.
Peningkatan Anggaran untuk Keluarga Penerima Manfaat di Tahun 2025
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengkonfirmasi bahwa pemerintah saat ini sangat memperhatikan kebijakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Ini tercermin dari meningkatnya anggaran bantuan yang dialokasikan untuk kelompok paling rentan.
Pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp71 triliun untuk 20 juta KPM telah meningkat secara signifikan. Anggaran tersebut telah dinaikkan menjadi lebih dari Rp110 triliun di era kepemimpinan Presiden Prabowo, yang menandakan perhatian lebih dari pemerintah terhadap kesejahteraan sosial.
“Ini adalah salah satu langkah terbesar dalam sejarah untuk mendukung masyarakat miskin,” kata Saifullah. Dengan peningkatan anggaran ini, diharapkan lebih banyak keluarga yang bisa mendapatkan bantuan dan akses terhadap kebutuhan dasar dapat terjamin.







