Kasus keracunan yang terus meningkat menjadi perhatian serius masyarakat dan pemangku kebijakan. Kita perlu mencari solusi yang efektif untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
Rekomendasi yang diberikan oleh JPPI sangat penting untuk meningkatkan kualitas program-program publik yang ada. Dengan melibatkan masyarakat, kita dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Draf Peraturan Presiden mengenai MBG harus diungkapkan kepada publik agar dapat diawasi bersama.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Program Publik
Transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan publik adalah tiga pilar utama yang harus diperkuat. Sayangnya, hingga kini, draf Perpres terkait MBG masih tertutup dan telah menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Ketidakpahaman masyarakat mengenai isi draf ini memicu potensi penyalahgunaan anggaran triliunan. Hal ini berbahaya apabila dibiarkan tanpa adanya pengawasan yang jelas.
Dengan memperkuat dasar hukum dan membuka akses informasi, kita dapat mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Pelibatan publik dalam pengambilan keputusan juga harus menjadi prioritas agar suara masyarakat dapat terdengar.
Mengatasi Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan MBG
Konflik kepentingan merupakan masalah serius yang mengganggu efektivitas kebijakan publik. Aturan yang mengharuskan lembaga yang mengawasi proyek untuk dihindarkan dari konflik kepentingan harus segera diterapkan.
Misalnya, bagaimana mungkin Polri menindak dapur yang mereka kelola sendiri? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak berwenang.
Selain itu, afiliasi dengan TNI dalam pengelolaan program juga perlu diperhatikan. Program publik harus dikelola dengan profesionalisme yang tinggi, bukan sekadar sebagai bisnis keluarga kekuasaan.
Fokus pada Kualitas Alih-alih Kuantitas dalam Program Gizi
Obsesif dalam mengejar target penerima program sering kali mengorbankan kualitas. Tenaga medis dan gizi harus memiliki standar tinggi dalam penyediaan layanan untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.
Ubaid menekankan pentingnya kualitas program gizi yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa. Masyarakat perlu diutamakan dalam perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan dan gizi.
Selain itu, kita tidak boleh terjebak dalam paradigma bahwa semakin banyak penerima sama dengan keberhasilan. Justru, program yang baik adalah yang memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat.
iPhone Lipat akan Rilis pada 2026, Apa akan Mirip dengan iPhone Air?
Kejagung Terima Berkas Tersangka Pembobolan Rekening Dormant Rp 204 Miliar
Pemkot Yogyakarta Edarkan Minta Warga dan Pelaku Usaha Batasi Penggunaan Plastik Sekali Pakai
