Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) berencana memberikan kompensasi kepada nelayan yang terdampak akibat pembangunan pagar laut dari beton di pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara. Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat nelayan yang mungkin kehilangan akses ke wilayah penangkapan ikan mereka.
Dalam upaya untuk lebih memahami dampak pembangunan tersebut, Dinas KPKP akan mengundang para nelayan yang terkena dampak untuk berdiskusi dan menjelaskan kebutuhan serta harapan mereka. Melalui dialog ini, diharapkan solusi yang lebih baik dapat tercipta.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengungkapkan komitmennya untuk menampung aspirasi para nelayan. Salah satu langkah konkrit yang akan diambil adalah mendekatkan daerah penangkapan ikan melalui perbaikan lingkungan perairan setempat.
Strategi Pemprov DKI Jakarta Dalam Menangani Dampak Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan bahwa para nelayan yang terkena dampak dari pembangunan pagar laut ini akan terdata dengan baik. Penataan data ini penting agar kompensasi yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan mereka.
Hasudungan menyebutkan bahwa upaya lain yang akan dilakukan adalah pemberian rumpon, yaitu struktur buatan yang berfungsi sebagai rumah bagi ikan. Ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk aktivitas penangkapan ikan.
Menciptakan sinergi antara pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan sumber daya perikanan menjadi fokus utama Pemprov. Dengan cara ini, kelangsungan hidup nelayan dan keberlanjutan sumber daya laut bisa terjaga.
Peran Gubernur dalam Mengawasi Kebijakan Kompensasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berperan aktif dalam memastikan bahwa nelayan tetap mendapatkan perhatian meski dalam konteks pembangunan. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap dampak pembangunan yang dilakukan.
Pramono juga mengaskan bahwa nelayan di pesisir Cilincing harus diberikan keleluasaan beraktivitas di perairan sekitar tanggul laut yang dibangun. Ini penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan perikanan.
Untuk lebih mendukung nelayan, Gubernur berinisiatif agar PT Karya Citra Nusantara (KCN), sebagai pihak yang melakukan pembangunan, turut memberikan hibah dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu nelayan yang terdampak.
Kolaborasi Antara Pemerintah dan Pihak Swasta
Dalam pertemuan yang diadakan antara Pemprov DKI Jakarta, PT Karya Citra Nusantara, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, banyak hal yang dibahas termasuk potensi kerjasama. Pramono berharap kerjasama ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pembangunan, tetapi juga bagi nelayan setempat.
Pembicaraan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan keberlipatan sosial dapat berjalan selaras. Ketika pihak swasta dan pemerintah berkolaborasi, hasil yang dicapai tentu bisa lebih optimal dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
Dengan begitu, pemangku kepentingan di Jakarta diharapkan dapat menemukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Strategi ini diharapkan dapat membawa Jakarta menjadi pusat ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Tren Edukasi Terbaru di Indonesia Tahun Ini yang Menginspirasi
Destinasi Pantai Tersembunyi yang Wajib Dikunjungi
Cara Melacak HP Hilang dengan Cepat dan Akurat
